Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

19," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy.
"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari
libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada
ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," imbuh Muhadjir.

Untuk 2021, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus diubah
menjadi Rabu, 11 Agustus. Dan, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober diubah
menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. Sementara libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada 24
Desember 2021 dihapuskan, dengan pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan ada
long weekend.

Muhadjir menegaskan, keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur nasional dan
menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan
kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. "Yang perlu diperhatikan adalah
bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya,"
ucap Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol kesehatan
dan berusa-ha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. "Kita perlu mewaspadai
munculnya kluster hajatan dan kluster lainnya serta meningkatnya penyebaran varian Delta yang
telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah
hari libur nasional dan menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long
weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat, pada waktu tertentu sehingga
meningkatkan penyebaran Covid-19," tutupnya.

Sesuai Syariah

Keputusan pemerintah mengubah hari libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi
Muhammad SAW dinilai memiliki dasar pijakan ilmiah serta sesuai dan sejalan dengan ketentuan
dan prinsip yang ada dalam syariah.

"Di dalam Islam itu ada sebuah kaidah atau prinsip yaitu aldha-raruyuzalu, di mana yang
namanya kemudaratan itu harus dihindari dan dijauhkan. Jadi, kebijakan pemerintah
memindahkan hari libur tersebut selain memiliki dasar pijakan ilmiah, juga sesuai dan sejalan
dengan ketentuan dan prinsip yang ada dalam syariah," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Anwar Abbas kepada SINDOnews kemarin.

Menurut Anwar, sebenarnya agama tidak mengatur masalah libur. "Cuma di dalam Islam
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang wajib itu terkait dengan tanggal
dan bulan yang terdapat dalam sistem penanggalan Qomariyah atau sekarang lebih populer
dengan sebutan penanggalan Hijriah, bukan Syamsiyah atau sekarang lebih dikenal dengan
sistem penanggalan Masehi Seperti puasa yarg wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam
adalah di bulan Ramaflan. Idulfitri pada 1 Syawal," tuturnya.
Ia menambahkan, ibadah haji di bulan Zulhijah dan Iduladha adalah di tanggal 10 Zulhijah.
Sementara sistem penanggalan dalam Hijriah yang terdiri atas 12 bulan itu bulan pertamanya
adalah bulan Muharam sehingga tanggal 1 Muharam adalah hari pertama dari tahun baru Hijriah.
"Apakah pegawai negeri akan libur di hari dan tanggal tersebut? Agama tidak mengaturnya, hal
itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah akan meliburkannya atau tidak. Atau, pemerintah
akan menggeser liburnya ke hari dan tanggal lain itu adalah hak dan wewenang pemerintah,"
ucapnya.

Apalagi, lanjut Anwar, ia melihat dasar pemerintah memindahkan hari libur tahun baru Hijriah
itu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat bangsa dan negara; "Karena kalau liburnya di tanggal
18