Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Jinto Ferianto, di Bandung, Rabu (4/8/2021). Menurut dia, sepanjang Juli 2021, jumlah buruh
yang di-PHK dan dirumahkan cukup banyak. "Selama PPKM sektor nonesensial dilarang
beroperasi. Sementara itu, pusat industri umumnya ada di zona PPKM level 3 dan 4," katanya.

ANCAMAN PHK MAKIN BESAR PADA SEKTOR NONESENSIAL

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar dengan terus berlanjutnya
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kondisi itu khususnya pada sektor
nonesensial seperti ritel (pusat perbelanjaan), pariwisata, hotel, dan manufaktur.

Hal itu diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jabar,
Roy Jinto Ferianto, di Bandung, Rabu (4/8/2021). Menurut dia, sepanjang Juli 2021, jumlah
buruh yang di-PHK dan dirumahkan cukup banyak. "Selama PPKM sektor nonesensial dilarang
beroperasi. Sementara itu, pusat industri umumnya ada di zona PPKM level 3 dan 4," katanya.

Pengurangan jumlah tenaga kerja selama PPKM, kata dia, membuat sejumlah perusahaan
kesulitan memenuhi pesanan, termasuk untuk ekspor. Akibatnya, banyak pembeli yang
membatalkan pesanan. "Keluhan ini banyak disampaikan sejumlah pengusaha," ucapnya.

Roy mengatakan, pada dasarnya, buruh memaklumi bahwa saat ini kurva kasus Covid-19 terus
meningkat. Kondisi itu membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Namun, Roy menilai,
PPKM tidak efektif menekan kasus Covid-19. Sebaliknya, PPKM justru membuat sektor
perekonomian melambat.

Itu sebabnya, buruh meminta agar PPKM segera diakhiri. Menurut dia, cara paling efektif ialah
vaksinasi Covid-19 secara masif atau karantina wilayah. "Langkah ini akan lebih efektif
memblokade penyebaran Covid-19 dan di sisi lain menjaga geliat sektor perekonomian nasional,"
ujar Roy.

Stimulus

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi juga menilai, terus
berlanjutnya PPKM akan berdampak pada lonjakan PHK, termasuk di Jabar. "Hampir semua
sektor terdampak, khususnya industri, perdagangan besar dan eceran, perhotelan, dan lainnya.
Kalaupun pemasaran online bisa menjadi solusi bagi sebagian sektor usaha, tapi kondisinya tidak
selancar saat sebelum PPKM," ujarnya.
Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky mengusulkan, pemerintah memberi beragam
stimulus yang memadai agar perusahaan tidak melakukan PHIC Selain subsidi gaji, kata dia,
perlu juga ada keringanan pajak untuk perusahaan yang tak melakukan PHIC
"Namun, kunci sebenarnya adalah kebijakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga rakyat
yang terkena PHK masih dapat memenuhi kebutuhan dasar," katanya.

Ia berpendapat, PHK adalah hal yang wajar terjadi pada masa PPKM. "Saya rasa PHK yang
meningkat ini wajar mengingat PPKM yang diperpanjang. Di negara lain pun, lockdown yang
dilakukan akan menghasilkan peningkatan PHK," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Dengan kata lain, kata Riefky, PHK pasti akan terjadi apabila aturan pembatasan lockdown atau
pembatasan sosial dilaksanakan. Dia menyebut, dengan kondisi fiskal yang terbatas, akan terlalu
mahal apabila hendak mencegah PHK.

22