Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

AKSI UGAL-UGALAN PENGUSAHA NAKAL SAAT PANDEMI

Sejumlah pengusaha di Kota Bandung dinilai ugal-ugalan dalam memberlakukan kebijakan bagi
karyawan. Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja Kota Bandung Hermawan menyebutkan
beberapa bentuk ugal-ugalan pengusaha tersebut, seperti merumahkan tanpa membayar upah
beserta batas waktu, mewajibkan pegawai yang positif Covid-19 menunjukkan hasil tes PCR
dengan biaya mandiri saat kembali bekerja.

Ada pula pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberi pesangon
dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Itu permasalahan-permasalahan. Tak semua, tapi ada pengusaha yang demikian (ugal-ugalan).
Kami meminta pemerintah melakukan intervensi," ujar Hermawan seusai audiensi dengan
Pemkot Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (4/8/2021).

Hermawan memahami, permasalahan itu bukan sepenuhnya kewenangan Pemerintah Kota
Bandung. Hal yang menjadi harapan pihaknya, paling tidak Pemkot Bandung memanggil
pengusaha guna menanyakan kondisi. Intervensi pemerintah bisa berupa teguran. Menurut dia,
intervensi dapat menurunkan tingkat arogansi ataupun tindakan yang ugal-ugalan.

Berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 5.000 pekerja yang terkena PHK tanpa beroleh
pesangon. Hermawan meyakini, jumlah pegawai pada perusahaan yang belum ada serikatnya
mengalami situasi serupa, bahkan bisa jadi lebih banyak.

Pihaknya, ucap Hermawan, menyuarakan aspirasi seluruh pekerja/buruh di Kota Bandung.
"Kalau ada pembiaran, bakal menjadi preseden buruk," ucapnya.

Ia menyebutkan, Instruksi Menteri perihal PPKM kerap berubah, membuat pihaknya bingung. Di
sisi lain, pengusaha nakal memanfaatkan situasi itu.
"Kami melakukan aksi besar-besaran apabila mengikuti hawa nafsu. Namun, kami berpikir
panjang. Komunikasi dengan Pemkot Bandung juga baik, tidak perlu demonstrasi," ucapnya.

Akan sidak

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana telah menginstruksikan jajaran Dinas Tenaga Kerja agar
segera menindaklanjuti persoalan para pekerja tersebut. Salah satu bentuknya adalah
mengadakan inspeksi mendadak.

Ia menerima aspirasi dari perwakilan sembilan serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam
Forum Komunikasi SP/SB Kota Bandung. Pengusaha yang mengabaikan hak pekerja menjadi
persoalan paling krusial.

"Saya lihat, mungkin tidak semua (pengusaha). Terlepas akan hal itu, kami berharap kepada
pengusaha agar membuka ruang komunikasi saat ada permasalahan. Barangkali, pihak
pengusaha dengan pekerja dapat memecahkan permasalahan bersama-sama," ucapnya.
Pemkot juga akan meneruskan aspirasi para pekerja ke tingkat pemerintahan lebih tinggi. Ia
berharap, itu bisa menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan di tingkat provinsi
ataupun pusat.

"Terdapat beberapa catatan yang bukan ranah kewenangan Pemkot Bandung. Rekan-rekan akan
membuat beberapa catatan, harapannya bisa menyampaikan ke pemerintah provinsi, dan pusat.
Kami akan memfasilitasi upaya itu," tutur Yana.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Arief Syaifudin meminta Forum Komunikasi SP/SB
memberikan data perusahaan yang berindikasi melanggar. "Perusahaan mana saja yang
25