Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aplikasi Sistem
Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang merekam kasus TPPO
setiap tahun. Tahun 2020 diidentifikasi bahwa kasus TPPO pada perempuan dan anak justru
meningkat 62,5 persen.

Ekonomi keluarga

Situasi pandemi mengakibatkan keluarga semakin rapuh sehingga pengawasan pada anggota
keluarga berkurang atau bahkan orangtua menuntut anak untuk ikut menanggung beban
ekonomi.

Mengatasi kasus perdagangan anak tidaklah mudah karena berbagai tantangan yang ada. Salah
satu yang belakangan terjadi adalah lemahnya pengawasan orangtua yang mengakibatkan
terjadi penyalahgunaan teknologi dan media sosial yang dapat menjadi pintu masuk dalam
perdagangan anak.

KPAI menemukan bahwa 60 persen kasus prostitusi anak pada tahun 2021 dijaring lewat media
sosial. Seorang anak dijanjikan sesuatu yang menggiurkan sehingga mereka mudah dimobilisasi
dan kemudian dieksploitasi secara seksual.

Di Indonesia, masalah perdagangan orang sangat kompleks karena terkadang hadir dalam
bentuk yang tidak terlalu menonjol, seperti dalam kasus tenaga kerja. Umumnya masyarakat
hanya memahami perdagangan orang dalam bentuk perekrutan dan pengiriman pekerja migran,
apalagi yang mengalami kekerasan fisik, seksual, dan perbudakan.

Bahkan, publik kurang menyadari potensi menjurus pada perdagangan orang yang pernah
terjadi dalam penyebaran sebuah pamflet yang disisipkan pada eksemplar surat kabar nasional
edisi 9 Februari 2021. Pamflet itu berisi ajakan menikah pada usia 12-21 tahun dengan konten
promosi Aisha Wedding.

Penguatan hukum

Indonesia telah memperbarui undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu UU Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No
23/2002 Menjadi Undang-undang.

Selain itu, pemerintah juga membuat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO,
kemudian dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO). Hingga kini
terbentuk 32 gugus tugas provinsi dan 25 gugus tugas kabupaten/kota.

Untuk mempermudah penanganan kasus kekerasan dan TPPO, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan
kekerasan perempuan dan anak melalui Simfoni PPA.

Hal ini dimaksudkan agar ada pendokumentasian data kekerasan melalui sistem pencatatan dan
pelaporan lintas kabupaten ataupun lintas provinsi melalui sistem aplikasi yang terpadu dan
komprehensif.

Dengan demikian, ketika ditemukan kasus, lebih mudah untuk dilakukan pengusutan dan
penyelidikan karena tersedia data dan informasi yang cukup. Hal itu juga mempermudah alur
pengusutan dan bukti cukup dihadapkan ke pengadilan. Mencegah perdagangan anak menjadi
tanggung jawab semua unsur masyarakat, mulai dari keluarga sebagai kelompok inti tempat
anak mendapatkan perlindungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan sosialisasi, edukasi,
literasi, dan penyadaran sosial agar masyarakat tidak menjadi korban. (LITBANG KOMPAS)

29