Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

Maulana menyayangkan tidak ada pemberian kompensasi sebagai akibat dari kebijakan
penerapan PPKM sehingga pelaku usaha terpaksa bertahan sendiri-sendiri.
Pada Selasa (3/8) pemerintah memutuskan memperpanjang (PPKM) level 3 dan 4 mulai 2 hingga
9 Agustus 2021 di sejumlah wilayah Jawa dan Bali.

Sejumlah aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 27 Tahun
2021 tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya.

Restoran masih belum diperbolehkan beroperasi sepenuhnya, hanya menerima layanan delivery
dan takeway. Sementara sektor perhotelan non-penanganan karantina masih dibatasi, hanya
dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

"Kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah bahwa situasi di
sektor hotel dan restoran yang berada di bawah organisasi kami tidak berada dalam situasi yang
cukup baik untuk bertahan," terang Maulana.

Ia menambahkan saat ini sektor hotel dan restoran menghadapi situasi yang kritis.

"Sektor ini sangat bergantung terhadap pergerakan orang dan aktivitas di lingkaran sekitar
tempat usaha tersebut. Kalau aksesnya pun sulit, otomatis segmen market -nya juga bisa hilang,"
Ia menggarisbawahi empat relaksasi yang perlu diberikan pemerintah.

Pertama, terkait pajak daerah yang masih menjadi beban pelaku usaha hotel dan restoran.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk keringanan pajak sebab
kondisi sektor usaha ini tidak boleh dibuka sepenuhnya.

Kedua, terkait kewajiban perbankan yang tidak sepenuhnya hilang meski pemerintah
mengeluarkan POJK No. 48/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional untuk memberikan
relaksasi terhadap sektor terdampak COVID-19, termasuk sektor pariwisata.

"Bagaimana pelaku usaha bisa membayarkan bunga bank jika perusahaannya tidak
menghasilkan uang dan tidak bisa beroperasi? Ini kan sulit," ujar Maulana.

Ketiga, terkait beban biaya listrik yang masih tinggi. Maulana mengatakan seharusnya listrik yang
dibayarkan bisa disesuaikan dengan jumlah pemakaian dan penggunaan pada sektor hotel dan
restoran.
Terakhir, terkait dengan bantuan langsung tunai (BLT) tenaga kerja. Perihal ini, Maulana
menyayangkan Kementerian Ketenagakerjaan hanya menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan
berdasarkan keaktifan sampai Juni 2021 untuk menyalurkan bantuan.

.

217