Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021
P. 254
Judul Cegah ancaman PHK, pemerintah perlu berikan stimulus memadai
Nama Media antaranews.com
Newstrend Program Jaring Pengaman Sosial
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2306430/cegah-ancaman-phk-
pemerintah-perlu-berikan-stimulus-memadai
Jurnalis M Baqir Idrus Alatas
Tanggal 2021-08-04 12:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Teuku Riefky (Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)) Salah satu langkah yang dapat
dilakukan pemerintah ialah memberikan subsidi gaji dan keringanan pajak untuk perusahaan
yang tak melakukan PHK
negative - Teuku Riefky (Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)) Saya rasa PHK yang meningkat ini
wajar mengingat PPKM yang diperpanjang. Di negara lain pun lockdown yang dilakukan akan
menghasilkan PHK yg meningkat
negative - Teuku Riefky (Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)) Artinya, pemerintah tidak dapat
mendorong pekerja untuk berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Pun juga skills -nya belum
tentu cocok antarsektor
Ringkasan
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengusulkan pemerintah agar memberikan beragam
stimulus yang memadai agar perusahaan tidak melakukan PHK. Namun, ujar dia, kuncinya
sebenarnya adalah kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kuat, sehingga masyarakat
yang terkena PHK masih dapat memenuhi kebutuhan dasar.
CEGAH ANCAMAN PHK, PEMERINTAH PERLU BERIKAN STIMULUS MEMADAI
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengusulkan pemerintah agar memberikan beragam
stimulus yang memadai agar perusahaan tidak melakukan PHK.
253