Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

"Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan subsidi gaji dan
keringanan pajak untuk perusahaan yang tak melakukan PHK," kata Teuku Riefky ketika
dihubungi Antara, Jakarta, Rabu.

Namun, ujar dia, kuncinya sebenarnya adalah kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kuat,
sehingga masyarakat yang terkena PHK masih dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Ia berpendapat bahwa PHK adalah hal yang wajar terjadi di masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.

“Saya rasa PHK yang meningkat ini wajar mengingat PPKM yang diperpanjang. Di negara lain
pun lockdown yang dilakukan akan menghasilkan PHK yg meningkat,” ungkap Teuku.

Dengan kata lain, ujar Teuku, PHK pasti akan terjadi jika aturan pembatasan lockdown atau
pembatasan sosial dilaksanakan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, dinilai natural dalam kondisi aktivitas ekonomi tidak berjalan secara
normal seperti saat pandemi.

Teuku menyebut, dengan kondisi fiskal yang terbatas, dikatakan akan terlalu mahal jika hendak
mencegah PHK.

Dia menilai yang seharusnya menjadi fokus adalah alokasi stimulus untuk program-program JPS,
seperti Bantuan Sosial (bansos), kartu prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan yang
lainnya.

Jika memaksakan agar PHK tak terjadi, terang Teuku, justru akan sangat menekan usaha
sehingga dapat mendorong terjadinya kebangkrutan untuk beberapa perusahaan.

Adapun opsi memindahkan para pekerja yang terkena PHK ke sektor lain, dinyatakan tidak
mungkin terjadi karena sistem pasar tenaga kerja di Indonesia bukan state-assigment atau
ditentukan secara totaliter oleh negara.
“Artinya, pemerintah tidak dapat mendorong pekerja untuk berpindah dari satu sektor ke sektor
lain. Pun juga skills-nya belum tentu cocok antarsektor,” jawab dia.

254