Page 105 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 105
Susilo Bambang Yudhoyono menilai, orang yang berjuang mendapatkan dana di Kartu Prakerja
adalah orang yang benar-benar butuh dana. "Mereka tidak peduli apakah program pelatihan
online tidak bermanfaat. Yang penting uang tunainya bisa cair," kata Chatib dalam diskusi
Bincang APBN 2021 yang digelar Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Selasa (13/10).
Chatib memang tidak mau terjebak polemik pro dan kontra prograMKartu Prakerja. Namun ia
melihat program ini bisa meryadi salah satu cara untuk menyisir kelompok masyarakat yang
layak menerima program bantuan sosial tunai dari pemerintah.
Berdasarkan data tersebut pemerintah bisa mengoptimalkan bantuan sosial yang mudah
menjangkau masyarakat, "Kalau perlu, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan
telekomunikasi agar dana transfer bisa melalui pulsa yang bisa diuangkan di gerai atau LinkAja,"
kata Chatib Basri.
Kartu Prakerja bisa jadi alat untuk menyeleksi penerima bantuan sosial.
Dia berpendapat, perusahaan telekomunikasi bisa tahu siapa yang mampu membeli pulsa
banyak. Kemampuan membeli pulsa itu juga bisa menggambarkan daya beli masyarakat.
Sebagai gambaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB Kementerian Keuangan
mencatat, realisasi penyaluran Kartu Prakerja yang masuk dalam perlindungan sosial dalam
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 9 Oktober 2020, mencapai Rp 19,87 triliun
atau setara dengan 99,3% dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga dinikmati
sekitar 5,59 juta peserta.
Bagi Chatib Basri, pada kondisi krisis seperti sekarang penting bagi masyarakat untuk mendorong
konsumsi masyarakat, tanpa harus terjebak dengan kriteria lama orang miskin. Kriteria lama
orang miskin tidak relevan dengan situasi saat ini karena kemiskinan baru banyak dipicu efek
pandemi korona "Dalam Kondisi ini perlu inovasi untuk mengidentifikasi siapa yang sebenarnya
membutuhkan uang, salah satunya melalui Kartu Prakerja," katanya.
Venny Suryanto, Syamsul A
caption :
KONTAN/Cheppy A. Muchlis
Pemerintah bisa mengoptimalkan bantuan sosial yang mudah menjangkau masyarakat.
104
