Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 123
Namun dengan dihapusnya Pasal 162 UU 13/2003, artinya ketentuan terkait hak pekerja ini
hanya merujuk Pasal 156. Padahal, Pasal 156 ayat 1 digunakan frasa "dan/atau". Dalam hal
terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Artinya, hak pekerja yang
mengundurkan diri terbuka untuk diatur di Peraturan Pemerintah
Demikian juga dengan pekerja yang di PHK karena alasan tindak pidana/pelanggaran. Tersirat
secara harfiah di UU Cipta Kerja, mereka potensial mendapat pesangon, penghargaan masa
kerja, dan penggantian hak. karena itu aturan yang bersifat umum ini perlu diperjelas di
pelaksanaan.
Di UU Cipta Kerja masih ada kebebasan di sana. Bisa saja pekerja terkena PHK mendapatkan
ketiga komponen sekaligus, yaitu pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lain.
Atau alternatifnya pesangon saja, atau penghargaan masa kerja penggantian hak saja.
Oleh karena itu, peraturan pelaksana perlu diperkuat. Detil di peraturan pemerintah atau
peraturan menteri perlu diperjelas. Memang idealnya hubungan kerja itu konsensualisme, tapi
praktiknya tak semudah itu.
Negara perlu hadir untuk membuka ruang bagi para pihak agar menghindari konflik. Jika konflik
tidak terhindarkan, kehadiran negara di sini untuk menyelesaikan konflik itu, bukan membuka
ruang untuk menghadirkan konflik.
Barly Haliem
122
