Page 122 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 122

Judul               Negara Harus Hadir
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            Barly Haliem Noe
                Tanggal             2020-10-14 03:51:00
                Ukuran              504x56mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 67.536.000

                News Value          Rp 675.360.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Berdasarkan  Pasal  162  Undang-Undang  No  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pekerja  yang
              mengundurkan  diri  atas  Kemauan  sendiri  memperoleh  uang  penggantian  nak  atas  cuti  yang
              belum  diambil  dan  lain-lain.  Sedangkan  bagi  pekerja  yang  fungsinya  non-manajerial,  bisa
              mendapatkan  uang  pisah  dan  ini  tidak  termasuk  uang  pesangon.  Ketentuan  ini  dihapuskan
              melalui UU Cipta Kerja.

              ng  menarik  dan  berpotensi  memicu  polemik,  Pasal  154  A  UU  Cipta  Kerja  secara  tersirat
              memasukkan pengunduran diri sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK). Lalu Pasal 156 ayat
              1 mengatur hak pekerja PHK adalah pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.
              Ini membuka peluang bagi pekerja resign untuK mendapatkan pesangon.

              Aturan ini tentu baik bagi pekerja karena mendapatkan insentif jauh lebih besar.



              NEGARA HARUS HADIR
              Michael Hadylaya,


              Dosen dari Praktisi Hukum Bisnis
              Berdasarkan  Pasal  162  Undang-Undang  No  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pekerja  yang
              mengundurkan  diri  atas  Kemauan  sendiri  memperoleh  uang  penggantian  nak  atas  cuti  yang
              belum  diambil  dan  lain-lain.  Sedangkan  bagi  pekerja  yang  fungsinya  non-manajerial,  bisa
              mendapatkan  uang  pisah  dan  ini  tidak  termasuk  uang  pesangon.  Ketentuan  ini  dihapuskan
              melalui UU Cipta Kerja.

              Yang  menarik  dan  berpotensi  memicu  polemik,  Pasal  154  A  UU  Cipta  Kerja  secara  tersirat
              memasukkan pengunduran diri sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK). Lalu Pasal 156 ayat
              1 mengatur hak pekerja PHK adalah pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.
              Ini membuka peluang bagi pekerja resign untuK mendapatkan pesangon.

              Aturan ini tentu baik bagi pekerja karena mendapatkan insentif jauh lebih besar. Ini sekaligus
              membuat pemberi kerja harus memikirkan baik-baik cara menjaga pekerja agar tidak resign.

                                                           121
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127