Page 117 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 117

Judul               Bangun Argumen Gugat RUU Ciptaker
                Nama Media          Media Indonesia
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            X-6
                Tanggal             2020-10-14 03:52:00
                Ukuran              350x99mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 107.100.000

                News Value          Rp 1.071.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Asep  Warlan  Yusuf  (Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara  dari  Universitas  Parah)
              Substansinya  bergantung  pada  pemohon.  Apakah  sebatas  pasal-pasal  yang  merugikan  atau
              keseluruhan  sebagai  UU.  Kalau  keseluruhan  UU,  biasanya  paling  mudah  membuktikannya
              melalui pengujian formil dengan melihat format UU tersebut sudah sesuai atau belum terhadap
              aturan perundang-undangan yang ada

              negative - Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parah) Kalau
              ditolak,  akan  berdampak  pada  reputasi  pemohon.  Sejauh  mana  mereka  serius  mengajukan
              gugatan

              negative - Aziz (None) Substansinya sama sekali tidak berubah. Jika ada substansi yang berubah,
              semua ada rekaman, notula, saya yakin itu. Pada saat pengetikan untuk jadi lampiran harus
              menggunakan  legal  kertas  secara  resmi.  Dilakukan  perapian  legal  drafter  jadi  812  halaman,
              termasuk penjelasan



              Ringkasan

              DI tengah prokontra pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker),
              para pihak yang belum menyepakati beleid baru itu lebih didorong untuk mengajukan uji materi
              ke Mahkamah Konstitusi (MK) daripada menggelar unjuk rasa.

              Dalam Konteks itu, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parah yangan Prof Asep
              Warlan Yusuf mengimbau, apabila ada pihak yang ingin mengajukan gugatan terkait hal itu,
              harus  dipastikan  bahwa  argumentasi  yang  dibangun  kuat,  terutama  dalam    menguraikan
              kerugian konstitusional atas berlakunya UU tersebut.










                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122