Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Judul Izin Pro-Pengusaha, Pesangon Pro-Pekerja
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2020-10-14 03:52:00
Ukuran 301x227mmk
Warna Warna
AD Value Rp 100.835.000

News Value Rp 1.008.350.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Azis Syamsudin (Wakil Ketua DPR) Saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan
seluruh rekan di sini, kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal karena
itu merupakan tindak pidana bila ada selundupan pasal

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU ini jalan tengah dan titik keseimbangan di
antara keduanya

neutral - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Filipina dan Malaysia 20 kali
upah, Vietnam dan Thailand hanya 10 kali upah, dan Indonesia 30 kali upah, sementara
produktivitas pekerja kita di bawah mereka

negative - Risza Bambang (Founder OneShieldt Financial Planning) Pekerja kontrak juga harus
ada uang kompensasi

neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia) Kami memang harus
menerimanya karena la ke and gift meskipun jumlahnya juga belum ditentukan
neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Kami ingin pesangon tidak dikurangi dan masa kontrak kerja dibatasi

Ringkasan

DPR akhirnya membuka versi resmi naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Langkah ini untuk
mengakhiri spekulasi atas berbagai versi naskah UU yang berjuluk omnibus law yang beredar di
publik.

Kemarin, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyatakan, versi resmi omnibus law memiliki tebal
812 halaman. "Saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan di sini, kami tidak
berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal karena itu merupakan tindak pidana bila
ada selundupan pasal," tandas Azis saat konferensi pers, Selasa (13/10), menepis berbagai
kecurigaan dan tuduhan.

111