Page 113 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 113
IZIN PRO-PENGUSAHA, PESANGON PRO-PEKERJA
UU Cipta Kerja diklaim jalan tengah kepentingan pengusaha dan pekerja. DPR akhirnya
membuka versi resmi naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Langkah ini untuk mengakhiri
spekulasi atas berbagai versi naskah UU yang berjuluk omnibus law yang beredar di publik.
Kemarin, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyatakan, versi resmi omnibus law memiliki tebal
812 halaman. "Saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan di sini, kami tidak
berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal karena itu merupakan tindak pidana bila
ada selundupan pasal," tandas Azis saat konferensi pers, Selasa (13/10), menepis berbagai
kecurigaan dan tuduhan.
Secara umum, omnibus law ini dinilai sebagai jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan
kalangan pekerja. Satu sisi, omnibus law memberi segepok kemudahan usaha, perizinan hingga
keringanan perpajakan. Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga diklaim memberi perlindungan lebih baik
bagi pekerja. "UU ini jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya," tandas Ida
Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (lihat tabel).
Ihwal besaran pesangon bagi pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
sebelumnya banyak disorot, misalnya. Besaran pesangon di omnibus law memang turun menjadi
menjadi 25 kali upah dari 32 kali upah versi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Namun omnibus law dinilai memberi lebih banyak perlindungan bagi pekerja. Misalnya, ada
pesangon atau kompensasi bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
outsourcing. Pun ada rezim baru jaminan kehilangan pekerjaan via BP Jamsostek (lihat tabel).
Bahkan bagi pekerja yang mengundurkan diri atas inisiatif sendiri, omnibus law memberi peluang
untuk menerima pesangon sama besar dengan ketentuan pesangon PHK (lihat analisis).
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menambahkan, dalam Ease of Doing
Business (EoDB), nilai pesangon pekerja Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. "Filipina
dan Malaysia 20 kali upah, Vietnam dan Thailand hanya 10 kali upah, dan Indonesia 30 kali upah,
sementara produktivitas pekerja kita di bawah mereka," katanya. Dus, besaran pesangon pun
dipangkas.
Founder OneShieldt Financial Planning Risza Bambang menilai, besaran pesangon dalam aturan
baru ini bisa menjadi parasut bagi pekerja terkena PHK sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
"Pekerja kontrak juga harus ada uang kompensasi," katanya.
Wakil Ketua UmuMKadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pengusaha banyak
berkompromi dalam hal besaran kompensasi maupun pesangon kendati bakal membebani
pebisnis. "Kami memang harus menerimanya karena la ke and gift meskipun jumlahnya juga
belum ditentukan," kata dia.
Kini, kata Shinta, pengusaha akan memaksimalkan kompromi untuk membahas Peraturan
Pemerintah (PP) turunan UU Cipta Kerja ini.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban tetap menolak
UU Cipta Kerja karena tak sesuai harapan. "Kami ingin pesangon tidak dikurangi dan masa
kontrak kerja dibatasi," kata dia.
112
