Page 126 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 126
Judul Pasal Pesangon Buruh Digugat
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/243590-pasal-
pesangon-buruh-digugat
Jurnalis Budi Nugraha
Tanggal 2020-10-14 01:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK,) Ya tidak apa-
apa, diproses saja sesuai prosedur dan hukum acara,
neutral - Fajar Laksono (Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK,) Sepanjang
masih dalam rentang waktu perbaikan permohonan, bisa saja,
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Daripada demo rusuh, visual kita
pertengkaran, pukul-pukulan. Belum lagi anak-anak yang terlibat, tidak tahu apa-apa tapi ikut
keramaian.
Demonya jadi kehilangan konteks, maka lebih baik saya menemani mereka untuk
menyampaikan aspirasi,
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Saya tahu perasaan panjenengan, maka saat
terjadi keramaian ini, nggak usahlah saya disuruh-suruh. Saya langsung telepon menteri dan
menyampaikan aspirasi buru
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Buruh yang menolak kebingungan, kami juga
tidak tahu. Maka saya mendorong pemerintah pusat agar segera memberikan draf salinan
undang-undang itu. Teman-teman jangan khawatir, Jakarta sudah mendengar suara dari Jawa
Tengah
Ringkasan
Para pihak yang merasa dirugikan oleh Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), mulai
menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal
yang digugat seputar klaster ketenagakerjaan, antara lain masalah pesangon, nasib status
pekerja karena ada pasal kontrak waktu tertentu, dan masalah upah pekerja (UMK). Mahkamah
Konstitusi (MK) telah menerima dua berkas pengajuan permohonan uji materi tersebut dan
segera memprosesnya, kendati UU Ciptaker belum ditandatangani Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan diberi nomor
125
