Page 158 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 158
"RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para
pencari kerja dan penganggur," kata Menaker Ida saat berdialog dengan 34 pemimpin redaksi
media massa yang tergabung dalam Forum Pemred dalam acara Sosialisasi RUU Cipta Kerja
(Klaster Ketenagakerjaan) secara virtual, Senin (12/101/2020).
Tak hanya itu, RUU Cipta Kerja juga dikatakan Menaker Ida untuk mendorong produktivitas
kerja. Persoalan pendidikan pekerja Indonesia yang kebanyakan setingkat SMA ke bawah
menyebabkan produktivitas kerja Indonesia tertinggal dibanding beberapa negara lain.
Menurutnya, berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, dikatakan bahwa jika tidak adanya
reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi, dikhawatirkan lapangan kerja akan
pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Penduduk yang tidak/belum bekerja akan semakin
tinggi, dan Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Pada kesempatan tersebut, ia juga kembali menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan
RUU Cipta Kerja, pihaknya melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh, pengusaha,
kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi, dan lembaga lainnya, seperti ILO. Proses diskusi
sudah berjalan melalui LKS Tripartit Nasional.
Menaker Ida mengatakan, setelah disahkannya RUU Cipta Kerja, pemerintah akan segera
menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai acuan operasional pelaksanaannya.
Ia mengatakan, prinsip keterbukaan yang ditunjukkan pemerintah tidak hanya dalam
penyusunan UU, tetapi juga akan berlaku pada saat penyusunan RPP.
"Kami akan melakukan dialog sosial dan menampung ide, saran dan masukan dari para
pemangku kepentingan yang terkait dengan ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.
Arifin Asydhad, pemimpin redaksi media Kumparan menyambut positif adanya pertemuan
Menaker Ida dengan 34 Pimpinan Redaksi membahas RUU Cipta Kerja. Hal ini guna menghindari
terulangnya distorsi informasi ke publik, Menaker Ida diharapkan membuka dialog dan
menyebarkanluaskan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ke publik.
157
