Page 153 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 153
tersebut. "Jadi, kita disini itu sama sama belum ada yang tahu isi dari UU Cipta Kerja tersebut,"
kata Suharno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (13/10).
Kondisi ini, lanjut dia, yang membuat semua pihak masih meraba-raba dan paling banyak
mendapatkan informasi tidak valid melalui media sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab
memberikan pemahaman kepada semua pihak terutama klaster ketenagakerjaan perihal UU
Cipta Kerja. Salah satunya memberikan imbauan untuk membahas keberatan pada pasal pasal
yang dinilai tidak berpihak pada pekerja atau buruh. "Diperlukan forum dialog serikat pekerja
dan hasilnya akan menjadi bahan dinas terkait menyampaikan ke birokrasi yang membidangi,"
imbuhnya.
Suharno menegaskan, beberapa poin UU Cipta Kerja sempat disampaikan oleh pemerintah
melalui rapat kerja virtual Disnaker provinsi bersama Disnaker kota/kabupaten se Jawa Tengah.
Diantaranya menciptakan lapangan kerja yang mengakomodir jumlah pengangangguran,
meningkatkan daya saing investasi dengan negara lain dan pertumbuhan ekonomi.
Dia menyebutkan, aturan yang masih diundang-undangkan dan tidak diadopsi dalam UU Cipta
Kerja masih berlaku untuk pekerja dan pelaku usaha. Tetapi aturan yang diadopsi seluruhnya
dalam UU otomatis akan menghapus aturan lama. "Masih terbuka lebar bagi buruh atau pekerja
menyampaikan keberatan melalui jalur gugatan resmi," tutupnya.
152
