Page 150 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 150
Judul Aturan Pesangon Indonesia Tertinggi Dunia Tapi Produktivitas Pekerja
Terendah Ketiga
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/aturan-pesangon-indonesia-tertinggi-
dunia-tapi-produktivitas-pekerja-terendah-ketiga.html
Jurnalis Anisyah Al Faqir
Tanggal 2020-10-13 21:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pesangon di Indonesia
tertinggi di dunia itu data dari Bank Dunia
negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Sementara tingkat
produktivitas kita ini 3 terendah di dunia
negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Makanya ada jaminan
pekerjaan baru yang hanya ada di omnibus law. Dalam hal ini tidak ada tambahan iuran, baik
bagi perusahaan maupun yang dibayarkan peserta BP Jamsostek
Ringkasan
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indahsari, mengatakan ketentuan pesangon di
Indonesia selama ini menjadi salah satu tertinggi di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan pesangon yang diberikan pekerja mencapai 32
kali dari gaji yang dibayarkan perusahaan tiap bulannya. "Pesangon di Indonesia tertinggi di
dunia itu data dari Bank Dunia," kata Dita dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan
Dampaknya Bagi Kepentingan Publik, Jakarta, Selasa (13/10).
ATURAN PESANGON INDONESIA TERTINGGI DUNIA TAPI PRODUKTIVITAS
PEKERJA TERENDAH KETIGA
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indahsari, mengatakan ketentuan pesangon di
Indonesia selama ini menjadi salah satu tertinggi di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan pesangon yang diberikan pekerja mencapai 32
kali dari gaji yang dibayarkan perusahaan tiap bulannya.
"Pesangon di Indonesia tertinggi di dunia itu data dari Bank Dunia," kata Dita dalam Webinar
bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan Publik, Jakarta, Selasa (13/10).
149
