Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 152
Judul Sikapi UU Cipta Kerja, tripartit perlu duduk bersama
Nama Media elshinta.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/216737/2020/10/13/sikapi-uu-cipta-
kerja-tripartit-perlu-duduk-bersama
Jurnalis Sigit Kurniawan
Tanggal 2020-10-13 21:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Deni Suryanti (Kontributor Elshinta) Jadi, kita disini itu sama sama belum ada yang
tahu isi dari UU Cipta Kerja tersebut
positive - Deni Suryanti (Kontributor Elshinta) Diperlukan forum dialog serikat pekerja dan
hasilnya akan menjadi bahan dinas terkait menyampaikan ke birokrasi yang membidangi
negative - Suharno (Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrian dan Pengawasan Tenaga Kerja
Disperinaker Sukoharjo) Masih terbuka lebar bagi buruh atau pekerja menyampaikan keberatan
melalui jalur gugatan resmi
Ringkasan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
meminta tripartit duduk bersama menyelesaikan pro kontra UU Cipta Kerja. Yakni mengajak
pengusaha, pekerja dan pemerintahan dalam hal ini dinas terkait mempelajari undang undang
baru tersebut. Pada dasarnya, koordinasi tripartit telah terlaksana sejak awal Oktober lalu guna
menyikapi omnibus law UU Cipta Kerja.
SIKAPI UU CIPTA KERJA, TRIPARTIT PERLU DUDUK BERSAMA
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
meminta tripartit duduk bersama menyelesaikan pro kontra UU Cipta Kerja. Yakni mengajak
pengusaha, pekerja dan pemerintahan dalam hal ini dinas terkait mempelajari undang undang
baru tersebut. Pada dasarnya, koordinasi tripartit telah terlaksana sejak awal Oktober lalu guna
menyikapi omnibus law UU Cipta Kerja.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrian dan Pengawasan Tenaga Kerja Disperinaker
Sukoharjo, Suharno mengatakan, saat ini semua pihak belum mengetahui isi secara pasti UU
Cipta Kerja. Sebab, draf undang undang tersebu masih ditangan pembuat kebijakan. Pemerintah
daerah termasuk kalangan legislator juga belum ada yang memiliki atau mengakses draf
151
