Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Indah Sari dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan Publik,
Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, draft Undang-
Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kini telah memasuki tahap final. Dia memaparkan,
aturan baru ini terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 812 halaman, 186 pasal, dan akumulasi dari 76
undang-undang lain yang dicomot. Secara aturan undang-undang, pemerintah disebutnya wajib
memfasilitasi lapangan kerja bagi 15 juta orang tersebut. Tapi, ia menambahkan, tidak mungkin
seluruhnya bisa diterima sebagai PNS, karyawan BUMN, atau TNI/Polri.

ATURAN PESANGON PEKERJA INDONESIA DISEBUT TERTINGGI DI DUNIA

Ketentuan pesangon Indonesia disebut menjadi yang tertinggi di dunia. Dalam Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan pesangon yang diberikan pekerja
mencapai 32 kali dari gaji yang dibayarkan perusahaan tiap bulannya.

"Pesangon di Indonesia tertinggi di dunia itu data dari Bank Dunia," kata Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari dalam Webinar bertajuk UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi
Kepentingan Publik, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Dia membandingkan ketentuan pesangon beberapa negara di ASEAN, maksimal tidak ada yang
mencapai 30 kali gaji. Di Malaysia maksimal pesangon yang diberikan hanya 20 kali gaji per
bulan.

Sayangnya, tingginya pesangon yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tidak berbanding lurus
dengan produktivitas pekerja. Bahkan, pekerja Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah
di dunia untuk dari sisi produktivitasnya.
"Sementara tingkat produktivitas kita ini 3 terendah di dunia," jelas Dita.

Selain itu, tidak semua perusahaan sanggup membayarkan pesangon bagi pekerjanya sesuai
dengan ketentuan yang ada.

Pengusaha dikatakan bukan tidak mau mengikuti ketentuan yang ada, sebaliknya banyak
perusahaan yang tidak mampu menjalankan ketentuan tersebut.
Rata-rata perusahaan hanya sanggup memberikan pesangon 15 sampai 16 kali gaji karyawan.
Berangkat dari fenomena tersebut pemerintah mengambil inisiatif untuk memangkasnya hingga
19 kali gaji.

Alasannya agar tidak terlalu jauh dari kemampuan perusahaan dan tidak terlalu jauh ketentuan
sebelumnya. Meskipun yang tercantum dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipa Kerja hanya
19 kali gaji, namun pemerintah ikut menanggung beban dengan memberikan jaminan pekerjaan
baru.
"Makanya ada jaminan pekerjaan baru yang hanya ada di omnibus law. Dalam hal ini tidak ada
tambahan iuran, baik bagi perusahaan maupun yang dibayarkan peserta BP Jamsostek," kata
Dita mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.com

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, draft Undang-
Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja kini telah memasuki tahap final. Dia memaparkan,
aturan baru ini terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 812 halaman, 186 pasal, dan akumulasi dari 76
undang-undang lain yang dicomot.
154