Page 21 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 21

Judul               Banyak Kemudahan di UU Ciptaker
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2020-10-14 05:42:00
                Ukuran              235x61mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 4.700.000

                News Value          Rp 14.100.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive  -  Airlangga  (Menko  Perekonomian)  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  merupakan
              bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash benefit,
              upskilling  dan  upgrading,  serta  akses  ke  pasar  tenaga  kerja,  sehingga  bisa  mendapatkan
              pekerjaan baru atau bisa membuka usaha



              Ringkasan

              Persoalan  selama  ini  yang  seringkah  menghambat  peningkatan  investasi  dan  pembukaan
              lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi
              yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi
              yang belum optimal. Belum lagi ditambah dengan proses administrasi dan birokrasi perizinan
              yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan
              kerja di dalam  negeri:

              Nah, disahkannya RUU Cipta Kerja pada hakikatnya bertujuan untuk menyelesaikan berbagai
              permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui
              penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM,
              ekosistem  investasi  yang  kondusif,  hingga  penciptaan  lapangan  kerja  untuk  menjawab
              kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah dari waktu ke waktu.



              BANYAK KEMUDAHAN DI UU CIPTAKER

              Persoalan  selama  ini  yang  seringkah  menghambat  peningkatan  investasi  dan  pembukaan
              lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi
              yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi
              yang belum optimal. Belum lagi ditambah dengan proses administrasi dan birokrasi perizinan
              yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan
              kerja di dalam  negeri:




                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26