Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Nah, disahkannya RUU Cipta Kerja pada hakikatnya bertujuan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui
penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM,
ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab
kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Jelas, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja antara lain bagi pelaku
UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan
melalui OSS (Online Single Submission).

Dan kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam
mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang
mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

Tidak hanya itu. RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan
menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan
dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan
dalam pemanfaatan teknologi.

Untuk Sertifikasi Halal, RUU CKmenjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi
halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang
ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat
dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat
akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di
mana unmk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat
memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Khusus bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini
perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

RUU CK juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
Percepatan reformasi agraria dan redistiibusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah.

Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU CK menjamur adanya kepastian dalam
pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon Pemerintah menerapkan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta
tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang
terkena PHK, dengan manfaat berupa cash benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke
pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha" ujar
Menko Perekonomian Airlangga di Jakarta, belum lama ini.

21