Page 27 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 27
Judul Standar Upah Pelaut vs UU Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Siswanto Rusdi
Tanggal 2020-10-14 05:40:00
Ukuran 207x61mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.140.000
News Value Rp 41.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang oleh
Parlemen. Setelah Senayan menyetujuinya ternyata kontroversi dan penolakan yang sudah
berakar tadi malah makin menjadi-jadi. Salah satu isu yang memantik emosi jiwa publik adalah
seputar ketenagakerjaan/perburuhan.
UU Cipta Kerja memang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan pengesahan
aturan ini lapangan kerja yang ingin diciptaka n itu memang tidak akan serta-merta muncul.
STANDAR UPAH PELAUT VS UU CIPTA KERJA
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang oleh
Parlemen. Setelah Senayan menyetujuinya ternyata kontroversi dan penolakan yang sudah
berakar tadi malah makin menjadi-jadi. Salah satu isu yang memantik emosi jiwa publik adalah
seputar ketenagakerjaan/perburuhan.
UU Cipta Kerja memang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan pengesahan
aturan ini lapangan kerja yang ingin diciptakan itu memang tidak akan serta-merta muncul.
UU Cipta Kerja hanya mempersiapkan prakondisinya. Memahami pengaturan isu
ketenagakerjaan dalam UU Cipta Karya, hal yang paling membentot perhatian adalah soal upah.
Pertanyaannya, bagaimana kondisi pengupahan pelaut dalam UU Cipta Kerja?Tidak berlebihan
rasanya bila disebut pelaut tidak memiliki tempat dalam UU Cipla Kerja. Sama seperti perlakuan
UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
Employment pelaut di Indonesia dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang mengacu
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab4. Disamping itu, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama Bagian Kedua, Ketiga, Keempat dan
Kelima, Bab Ketujuh A, Buku Ketiga.
Aturan KUHPer ini mengatur tentang Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan. Perjanjian ini
ditandatangani dihadapan syahbandar di mara calon pelaut akan naik kapal (signon).
26
