Page 218 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 218
"RUU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya. Meskipun ada saja
pihak-pihak yang bersikap menyatakan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha,"
kata Ida dalam dialog dengan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI) secara virtual di Jakarta, Selasa(13/10/2020).
Ida menjelaskan berbagai isu yang berkembang seperti pesangon, kontrak kerja, upah, TKA,
waktu kerja, outsourcing, dan yang lainnya.
Sementara itu, Salah satu peserta, Prof Aloysius Uwiyono dari UI menyampaikan beberapa
catatan kritis terkait upah, kontrak, outsourcing dan sanksi, yang setelah ini diharapkan dapat
diakomodasi di PP agar ada kepastian perlindungan pekerja. Sekaligus juga mengapresiasi
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang tidak membebankan iuran baru kepada pekerja-
pengusaha.
"Saya amini bahwa hal-hal teknis yang belum diatur di UU Cipta Kerja harus dimasukkan ke
dalam PP. Soal PKWT, misalnya, memang jangka waktunya belum diatur dalam UU itu," tambah
Ida.
Tentu saja, kata Ida, perlu ada batasan waktu diatur di PP, setelah dibahas bersama dengan
forum Tripartit.
"Segera setelah DPR menyerahkan UU itu kepada pemerintah, saya akan mengajak dialog lagi
tanpa henti kepada semua pihak," tukas Ida.
(fbn).
217
