Page 233 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 233
Hadir pada diskusi tersebut Ketua dan Wakil Ketua Apindo Bambang Sumadiyono dan Nadjib
Hassan, serta pengamat kebijakan publik yang juga Ketua PRD Jawa Tengah Kholid Mawardi.
Andreas mengatakan, SPSI menyadari realita kehidupan ketenagakerjaan di Kudus. Karena itu
pihaknya tidak ingin terburu-buru menyikapi disahkannya RUU tersebut. Apalagi saat ini beredar
banyak versi RUU yang telah disahkan DPR RI tersebut.
Wakil Ketua Apindo Kudus Nadjib Hassan memiliki pandangan lain. Dari UU yang ia baca, posisi
Pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan UU Omnibuslaw tersebut. "Jika banyak
disebut buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan. Banyak
yang mengatakan pengusaha diuntungkan, ternyata tidak juga. Dalam pengesahan regulasi
tentu saja ada plus dan minusnya," katanya.
Ia mencontohkan, dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan
penangguhan penerapan upah minimum. Namun dalam UU Omnibuslaw yang ia baca,
kemungkinan pengajuan penangguhan UMK itu tidak muncul.
Sementara itu Kholid Mawardi mengatakan banyak kejanggalan dalam pengesahan RUU
Omnibuslaw. Selain waktu yang sangat cepat dengan isi aturan yang beragam, ia juga menyoroti
pengesahan Omnibuslaw di tengah suasana pandemi Covid-19 saat ini.
Ia menilai pengesahan RUU itu justru akan menjadi ganjalan Presiden Jokowi pada
pemerintahannya yang terakhir ini. Menurut dia, UU ini sarat mengakomodasi kepentingan
pengusaha besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
232
