Page 311 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah
dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota. Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya
acuan besar nilai gaji. Yang kedua, memangkas pesangon. Pemerintah akan memangkas
pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Nilai
pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah mengganggapaturan yang ada pada UU Nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif. Yang ketiga, penghapusan izin atau
cuti khusus. UU Cipta kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara
lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan,
mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya
anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Yang keempat, outsourcing semakin
tidak jelas, Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas
karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja
outsourcing. Adapun Pasal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa
pekerja/buruhyangdibuat secara tertulis.

Adapun pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ayat
(2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: dilakukan secara terpisah dari
kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak
menghambat proses produksi secara langsung. Yang kelima, memberikan ruang bagi pengusaha
mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu.

Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja
atau buruh tanpa batas waktu. UU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang
aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua
tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pro
Kontra

Keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPR pasti menimbulkan pro kontra di masyarakat. Selain
beberapa hal yang dianggap merugikan ternyata ada beberapa manfaat dari Undang-undang
Cipta Kerja. Manfaat tersebut antara lain adalah pertama, mendirikan perseroan dan koperasi
dipermudah. Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan
dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi
kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendiri
kan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah
dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan
menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan
dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan
dalam pemanfaatan teknologi. Kedua, sertifikasi halal. Untuk sertifikasi halal, UU CK menjamin
percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan
kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa
Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi
Negeri.

Selanjutnya manfaat ketiga adalah perkebunan dan nelayan. Terkait keberadaan perkebunan
masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian

310