Page 312 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

pemanfaatan atas keterlanjutan lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat
yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan
dengan pengawasan dari pemerintah. Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan
perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan
dukungan melalui standar keselamatan. UU CK juga akan mempercepat pembangunan rumah
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan
Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga
akan dilakukan oleh BankTanah.

Selanjutnya yang keempat adalah perlindungan pekerja. Terkait peningkatan perlindungan
kepada pekerja, UU CK menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam
pemberian pesangon Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP)dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JKm), Jaminan I lari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran
dari pekerja atau pengusaha. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk
perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash-benefit,
upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan
pekerjaan baru atau bisa membuka usaha. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga
tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu. UU Cipta
Kerjatidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan.

Poin kelima adalah memberikan keuntungan bagi pengusaha. Bagi Pelaku Usaha, UU Cipta Kerja
akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan
berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan
standar. Selain itu, dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh yang lebih
baik, akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal
maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang
kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang
usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi). Jaminan perlindungan hukum
yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang
berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi,
sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan,
dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

Penutup

Pro kontra suatu kebijakan pasti ada. Di balik sisi negatif pasti ada juga sisi positifnya. Apa lagi
Undang-undang Cipta Kerja sudah disyahkan DPR. Penolakan yang berujung demontrasi malah
akan menimbulkan masalah baru. Kegiatan kontraproduktif tentu akan merugikan perusahaan.
Masalah muncul jika demontrasi dilakukan selama beberapa waktu. Bisa dibayangkan kerugian
yang akan diderita pengusaha! Dus polemik akan berkepanjangan jika perusahaan melakukan
PHK akibat demontrasi tersebut. Hal inilah yang tidak diharapkan di situasi ekonomi yang makin
sulit di masa Pandemi Covid-19. Marilah bersikap arif dan bijaksana. Serta cerdas dalam
menyikapi berbagai persoalan yang muncul. Dan berbuat terbaik demi kepentingan masyarakat,
bangsa dan Negara. Aamiin! ***
Penulis adalah Guru SM A Negeri 1 Dolok Batu Hanggar.

311