Page 317 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 317
Peristiwa awal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah ketika pada
awal pemerintahannya investasi masih relatif rendah. Meskipun setiap tahunnya selalu
mengalami pertumbuhan tapi tidak membuat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada saat itu
tidak puas.
Oleh karena itu, pada 2018 pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi. Salah satu
inti dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi itu adalah untuk mempermudah investor
masuk.
Dalam paket 16 paket kebijakan ekonomi ini, ada beberapa hal yang menghambat investasi.
Seperti misalnya penyederhanaan perizinan pertanahan untuk kegiatan penanaman modal
hingga menetapkan formulasi Upah Minimum Provinsi (UMP).
Menurut Piter, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 2018 lalu dinilai tidak
efektif. Karena investasi yang masuk ke Indonesia belum ada perubahan yang signifikan.
Karena para investor pun masih mengeluhkan hal yang sama khususnya yang berkaitan dengan
perizinan. Meskipun sudah online single submission (OSS) atau perizinan satu pintu masih
banyak yang mengeluhkan perizinan yang berbelit khususnya di daerah.
316
