Page 315 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 315
PEMERINTAH SUNTIK BPJAMSOSTEK RP6 T UNTUK PROGRAM JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan
skema pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker)
atau Omnibus Law.
"Ada pos baru untuk modal awal, karena ini skemanya asuransi. Jadi, pemerintah akan menaruh
dana awal di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sebesar Rp6 triliun," ujar Airlangga dalam
video virtual di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Dia mengatakan, model JKP secara prototipe sudah diluncurkan pemerintah dalam bentuk kartu
Prakerja. "Mereka yang tidak kena PHK dilakukan pelatihan, kemudian diberikan semi bansos.
Nah ini nanti di luar kartu Prakerja, ini akan dimasukkan," paparnya. Menurut dia, manfaat
sejenis ini akan ada di BPJS Ketenagakerjaan. "Ini sudah dilakukan trial sebelumnya," imbuh
Airlangga. Sebagai informasi, sebelumnya Airlangga menegaskan bahwa program JKP bukanlah
sekadar program yang memberikan pesangon bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya
atau ter-PHK.
JKP juga memberikan tambahan pelatihan dan membantu mereka mencari pekerjaan lain.
Dengan demikian, waiting line-nya akan pendek untuk memperoleh pekerjaan baru. "Negara
hadir melalui JKP, dan JKP bukan sekadar pesangon. Jadi artinya ada unsur training, pelatihan,
bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan," ungkapnya.
(ind).
314
