Page 319 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Prabowo mengatakan di tengah pandemi COVID-19, buruh yang paling terkena dampaknya.
Salah satunya ada kebijakan perusahaan dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tak hanya
di Indonesia, PHK juga terjadi di berbagai belahan dunia.

PRABOWO: YANG KEMARIN DEMO BELUM BACA OMNIBUS LAW, BANYAK HOAX

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons polemik Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja yang masif ditolak. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku paham para buruh
banyak menyuarakan penolakan. Prabowo mengatakan di tengah pandemi COVID-19, buruh
yang paling terkena dampaknya. Salah satunya ada kebijakan perusahaan dalam pemutusan
hubungan kerja atau PHK. Tak hanya di Indonesia, PHK juga terjadi di berbagai belahan dunia.

"Dan kita sadar sekarang bahwa negara dalam keadaan susah, sekarang ini pandemi COVID-19
sangat berbahaya, wabah ini mengguncang ekonomi dunia. PHK itu di mana-mana di seluruh
dunia, jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena, dan mereka korban dari ini semua,"
kata Prabowo dalam video di YouTube yang dikutip Selasa, 13 Oktober 2020.

Prabowo menambahkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai niat pemerintah untuk
mengatasi hal tersebut. Menurutnya, UU Cipta kerja sudah memfasilitasi dengan berbagai sektor
perekonomian dengan berbagai stimulus, untuk membangkitkan ekonomi dan membantu para
buruh.

Namun, memang hal tersebut tak tersampaikan dengan baik. Hal ini yang membuat buruh
melakukan demonstrasi karena belum membaca sepenuhnya UU tersebut. Diduga para buruh
akhirnya termakan informasi tak benar alias hoaks.

"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak
hoaks. Banyak hoaks di mana-mana. Seolah ini enggak ada, itu enggak ada, itu dikurangi. Saya
ingin beri peringatan hoaks ini berarti ada yang ingin ciptakan kekacauan," ujar eks Komandan
Jenderal Kopassus itu.

Prabowo menduga ada kekuatan asing yang sengaja membuat kondisi Indonesia tak aman
sehingga rusuh.

"Nah dan saya punya suatu keyakinan ini berasal dari luar negeri. Ada kekuatan asing negara
tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujarnya.
Selain itu, ia membantah bila dianggap partainya tak lagi lantang membela para buruh. Kata dia,
Fraksi Gerindra di DPR paling keras membela kepentingan buruh.

"Saya dari dulu berjuang untuk buruh, Gerindra itu berjuang untuk buruh dan waktu Omnibus
Law dibahas di DPR partai Gerindra juga paling keras bela kepentingan buruh, ada bukti
rekaman. Dan bisa dikatakan dari tuntutan buruh sudah diakomodasi 80 persen," katanya.

Meski demikian, ia mengakui Gerindra tak bisa 100 persen memperjuangkan tuntutan buruh
karena ada faktor politik. "Kita tidak bisa 100 persen, namanya politik. Kita harus paham kadang
ada kebutuhan ini itu, kita butuh investasi dari mana-mana," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, masih ada substansi dalam UU Cipta Kerja yang ditentang Gerindra.
Alasannya karena dianggap terlalu liberal sehingga mesti ada pengurangan pasal dalam UU
tersebut.

"Jadi banyak kalangan kita yang masih gandrung dengan liberalisme, disangka tiap kesulitan
diatasi dengan liberal. Saya agak berbeda dengan itu. Kita tidak perlu terlalu liberalistis," katanya.

318