Page 310 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 310
Judul Menelisik Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12&14
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-13 11:03:00
Ukuran 312x139mmk
Warna Warna
AD Value Rp 60.840.000
News Value Rp 182.520.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja
resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI. Senin (5/10/2020).
Sontak hal ini tentu mengejutkan publik. Khususnya para buruh yang merasa dirugikan Omnibus
Law Cipta Kerja. Serikat buruh menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang
merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap merugikan karena menghapus
ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga dapat menurunkan pesangon.
MENELISIK OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA
Oleh: Karnadi Kesuma SPd MM
Di lengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja
resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI. Senin (5/10/2020).
Sontak hal ini tentu mengejutkan publik. Khususnya para buruh yang merasa dirugikan Omnibus
Law Cipta Kerja. Serikat buruh menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang
merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap merugikan karena menghapus
ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga dapat menurunkan pesangon.
Banyak bagian yang disoroti publik dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini. salah satunya
menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Penyebabnya adalah
banyak yang berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dinilai
merugikan pihak pekerja. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003. PHK merupakan pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja dengan pengusaha. Tak ayal keputusan DPR mengesahkan Undang-undang Cipta
Kerja menimbulkan kekhawatiran publik karena hal tersebut diyakini akan membuka keran
penderitaan masyarakat. Pandemi Covid-19 belum usai kini muncul persoalan baru berkaitan
nasib buruh/pekerja. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tanggapula. Tidak Populis
Bagi buruh/pekerja keputusan yang sudah disahkan DPR bukan kebijakan yang populis. Ada
beberapa isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Yang pertama, terkait
upah minimum. Dalam pasal 88C draft UU berbunyi. Gubernur menetapkan upah minimum
sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan
309
