Page 34 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 34
Judul Benahi Komunikasi
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&15
Jurnalis Age
Tanggal 2020-10-14 05:26:00
Ukuran 452x157mmk
Warna Warna
AD Value Rp 291.540.000
News Value Rp 2.915.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Sebenarnya itu tidak mengubah substansi
karena itu keputusan panja (panitia kerja). Pada saat pengeditan, ternyata disimplifikasi. Nah,
akhirnya kami kembalikan ke posisinya bahwa semua ketentuan Pasal 161-172 UU
Ketenagakerjaan dicantumkan di dalam Pasal 154 RUU Cipta Kerja
negative - Syarif Hidayatullah (None) Sehingga saya melihat ada paradoks komunikasi dengan
munculnya beragam hoaks. Salah satu penyebabnya adalah pada bagian-bagian yang harus
cepat ditangani, seperti soal draf UU Cipta Kerja yang hampir semingguan menjadi polemik,
menurut saya ini tidak produktif dari sisi komunikasi kebijakan
negative - Arif Adi Kuswar (Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi
Pusat) Akseptasi publik pun tidak bisa muncul kalau masyarakat tidak mendapat informasi
positive - Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Proses itu dilakukan baik
secara fisik maupun secara virtual
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Prinsip keterbukaan yang ditunjukkan
pemerintah tidak hanya dalam penyusunan UU, tetapi juga akan berlaku saat kami menyusun
PP nanti
Ringkasan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin, Selasa (13/10/2020), menegaskan, draf
Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo untuk disahkan
menjadi UU adalah yang terdiri atas 812 halaman. Masalah draf Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU pada 5 Oktober lalu sempat menjadi
pertanyaan. Pasalnya, sebelum ada draf dengan panjang 812 halaman sempat beredar draf
sepanjang 905 halaman dan 1.035 halaman.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menekankan, pemerintah telah membuka ruang
publik selama pembahasan RUU. Sebagai contoh, dalam membahas kluster ketenagakerjaan,
pemerintah berdialog dengan kelompok pekerja, pengusaha, akademisi, dan kelompok lain,
seperti Organisasi Buruh Internasional.
33