Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

BENAHI KOMUNIKASI

Komunikasi publik terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mendesak dibenahi. Persoalan
komunikasi itu ikut memicu polemik seputar peraturan tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin, Selasa (13/10/2020), menegaskan, draf
Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo untuk disahkan
menjadi UU adalah yang terdiri atas 812 halaman.

Masalah draf Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi
UU pada 5 Oktober lalu sempat menjadi pertanyaan. Pasalnya, sebelum ada draf dengan panjang
812 halaman sempat beredar draf sepanjang 905 halaman dan 1.035 halaman.

Beredarnya sejumlah draf ini menimbulkan pertanyaan karena ada sejumlah perbedaan isi di
antara draf-draf itu. Sebelumnya, pertanyaan juga banyak disampaikan terkait sejumlah
ketentuan dalam RUU itu, misalnya menyangkut ketenagakerjaan.

Pertanyaan tersebut ikut memicu munculnya berbagai dugaan dan akhirnya keresahan publik
terkait RUU yang disusun secara omnibus law ini.

Saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Aziz Syamsuddin yang berasal dari Fraksi Partai
Golkar ini menegaskan, draf yang terdiri atas 812 halaman adalah draf hasil pengetikan dan
pengeditan oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan memperhatikan ukuran kertas, ukuran huruf,
dan kesesuaian dengan ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut rencana, draf UU itu akan dikirimkan kepada Presiden pada Rabu (14/10) ini.

Isi draf

Sebelum draf 812 halaman itu dipastikan sebagai draf final, Kompas menerima draf UU beijumlah
905 halaman dari pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR saat RUU disetujui untuk disahkan dalam
Rapat Paripurna DPR, 5 Oktober lalu. Kemudian pada Senin (12/10) pagi, Sekjen DPR Indra
Iskandar mengirimkan draf berisi 1.035 halaman. Tak hanya halaman yang berubah-ubah, hasil
pengecekan Kompas, sejumlah substansi dalam Ketiga draf itu juga berubah-ubah (Kompas,
13/10).

Namun, Aziz menepis perubahan substansi tersebut. Upaya mengubah substansi yang telah
disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna merupakan tindakan pidana.

Terkait perbedaan substansi antara draf 1.035 halaman dan draf final, terutama dalam sejumlah
pasal di kluster ketenagakerjaan, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi
Agtas menjelaskan, perubahan tersebut untuk diselaraskan dengan keputusan saat RUU masih
dibahas.

"Sebenarnya itu tidak mengubah substansi karena itu keputusan panja (panitia kerja). Pada saat
pengeditan, ternyata disimplifikasi. Nah, akhirnya kami kembalikan ke posisinya bahwa semua
ketentuan Pasal 161-172 UU Ketenagakerjaan dicantumkan di dalam Pasal 154 RUU Cipta
Kerja," katanya.

Problem serius
Pengajar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, melihat ada
problem serius dalam hal komunikasi kebijakan oleh DPR dan pemerintah.

34