Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Masalah itu tak hanya terlihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, tetapi juga dalam
pembahasan sejumlah UU sebelumnya, seperti revisi UU KPK tahun 2019. Alih-alih menghadirkan
harapan dan kepercayaan publik, regulasi-regulasi itu memunculkan skeptisisme yang kuat.

Kemudian ketika ketidakpercayaan publik menguat, dan hal itu diekspresikan dalam bentuk
penolakan-penolakan, seperti unjuk rasa, metode komunikasi publik tak disiapkan dengan
matang, baik oleh DPR maupun pemerintah. "Sehingga saya melihat ada paradoks komunikasi
dengan munculnya beragam hoaks. Salah satu penyebabnya adalah pada bagian-bagian yang
harus cepat ditangani, seperti soal draf UU Cipta Kerja yang hampir semingguan menjadi
polemik, menurut saya ini tidak produktif dari sisi komunikasi kebijakan," tuturnya.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat Arif Adi Kuswardono pun
menyoroti buruknya keterbukaan informasi. Padahal, transparansi merupakan syarat munculnya
partisipasi publik.

"Akseptasi publik pun tidak bisa muncul kalau masyarakat tidak mendapat informasi," ujarnya.
Sementara itu, pengajar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri
Susanti, mengkritisi minimnya partisipasi publik. Padahal, UU No 12/2011 telah menegaskan
pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Sebanyak 89 pertemuan

Dalam jumpa pers, Aziz menyampaikan, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja, panitia
kerja telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pengusaha,
buruh, dan kelompok masyarakat lain hingga 89 kali. "Proses itu dilakukan baik secara fisik
maupun secara virtual," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menekankan, pemerintah telah membuka ruang
publik selama pembahasan RUU. Sebagai contoh, dalam membahas kluster ketenagakerjaan,
pemerintah berdialog dengan kelompok pekerja, pengusaha, akademisi, dan kelompok lain,
seperti Organisasi Buruh Internasional.

Untuk penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja
kelak pun, pemerintah akan melibatkan serikat buruh dan pengusaha.

"Prinsip keterbukaan yang ditunjukkan pemerintah tidak hanya dalam penyusunan UU, tetapi
juga akan berlaku saat kami menyusun PP nanti," katanya. (REK/SPW/BOW/AGE)

35