Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 41
Menurut Feri, kegaduhan akibat munculnya banyak draf UU Ciptaker pasca disahkan DPR
bersama pemerintah adalah salah satu indikasi pelanggaran prosedur. "Sehingga setelah
disahkan, baru disadari warkealpaanmendasarnya," ungkap dia. DPR bersama pemerintah juga
mengubah UU yang sudah disahkan tersebut. Menurut Feri, hal itu tidak patut dan jelas
menunjukkan cacat prosedur "Mana bisa begitu," tegasnya Lantaran cacat prosedur, menurut
Feri, UU Ciptaker semestinya tidak bisa diberlakukan. "Batal demi hukum alias nggakboleh
dianggap ada," tutur dia (far/ syn/c6/oni)
TATA CARA PEMBENTUKAN UU OLEH BALEG DPR
Pengusul undang-undang (UU) mempersiapkan naskah akademik.
Naskah akademik yang layak dipertimbangkan masuk ke dalam program legislasi nasional
(prolegnas). Daftar prolegnas disusun berdasar urgensi dan akan dibahas sesuai dengan urutan
prioritas.
Draf dibahas komisi, gabungan komisi, atau baleg dan dapat dibentuk panitia kerja di tingkat I.
Pembahasan tingkat I meliputi pengantar musyawarah, daftar inventarisasi masalah (DIM), dan
penyampaian pendapat mini.
DPR dapat meminta masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan konsepsi RUU.
Dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan RUU oleh Baleg DPR.
Baleg mengajukan RUU untuk dibahas di tingkat II atau paripurna. Setelah disetujui, DPR
mengirimkan ke presiden untuk ditandatangani dan diberi nomor, paling lambat tujuh hari kerja
sejak persetujuan di paripurna.
Sumber Tata Tertib DPR
DAMPAK OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN UU CIPTAKER
Draf sulit dipahami masyarakat maupun birokrat pemerintah.
Mekanisme belum sesuai dengan pembentukan UU di Indonesia dan masa pembahasan cepat
sehingga mengabaikan partisipasi publik.
Masih ada pertentangan dengan UU lain secara redaksional maupun perencanaan sehingga
menunjukkan harmonisasi dan sinkronisasi yang tidak berjalan baik.
Sumber. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
caption:
BUTUH PERTOLONGAN: Seorang demonstran terkena tembakan gas air mata saat unjuk rasa
menolak UU Cipta Kerja di kawasan Monas, Jakarta, kemarin (13/10). Foto kanan, polisi
menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran.
40
