Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

HARI INI DISERAHKAN KE PRESIDEN, TOTAL ADA 812 HALAMAN

PIMPINAN DPR akhirnya memastikan jumlah halaman UU Cipta Kerja yang disahkan Senin lalu
(5/10). Mereka memastikan bahwa jumlah halamannya kini menjadi 812. Bukan 905, 1.052, atau
1.035 seperti kabar yang muncul sebelumnya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa jumlah itu dipastikan bukan karena ada
pengurangan atau penyelundupan pasal

Melainkan terkait dengan masalah teknis. Azis menyebutkan, sesuai dengan tata tertib DPR, draf
UU yang diserahkan kepada presiden harus berbentuk kertas ukuran legal.

"Proses di baleg menggunakan kertas biasa, sementara setelah tingkat dua (paripurna)
pengetikannya di kesekjenan (DPR) menggunakan legal paper yang sudah menjadi ketentuan di
UU ungkap Azis dalam Konferensi pers di DPR kemarin (13/10).
Setjen membutuhkan waktu untuk editing sehingga sempat muncul jumlah yang berbeda-beda.
"Simpang siur jumlah halaman, secara resmi kami menyatakan, berdasar laporan Sekjen, netting
812 halaman," tegasnya. Azis menambahkan, jumlah pasal saja memakan 488 halaman.
Ditambah pen-jelasanmenjadi 812 halaman.

Jumlah halaman yang berubah-ubah memang menimbulkan kecurigaan. Muncul dugaan
penambahan atau pengurangan pasal. Namun, Azis mengklaim bahwa tidak ada penyelundupan
pasal seperti yang dikhawatirkan publik. Azis mempersilakan pihak-pihak yang menemukan
selundupan pasal untuk diajukan sekaligus ke uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami
menjamin tidak ada selundupan pasal karena itu merupakan tindak pidana," tegasnya.

Dia meyakinkan bahwa semua pasal sudah melalui pembicaraan dan persetujuan sejak tingkat
baleg, tim perumus, hingga tim sinkronisasi sebelum diketok di sidang paripurna DPR Draf UU
sebanyak 812 halaman itu akan dikirimkan kepada presiden hari ini (14/10). Menurut Azis, waktu
penyerahan disesuaikan dengan tatib DPR pasal 164. Yakni, DPR memiliki tenggat tujuh hari
kerja sejak pengesahan di rapat paripurna. Sabtu dan Minggu tidak dihitung. 'Sehingga tenggat
untuk penyampaian UU Ciptaker akan jatuh pada 14 Oktober. Besok (hari ini, Red) akan dikirim
Ke presiden. Maka, secara resmi UU ini menjadi milikpublik," ungkapnya Dalam Kesempatan
yang sama, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyatakan, tidak ada yang berubah dari
substansi UU Cipta Kerja. Menurut dia, yang berubah hanyalah masuknya pasal 161-172 UU
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Itu kami kembalikan karena memang
keputusan panja," terang dia saat ditemui setelah konferensi pers di gedung DPR kemarin.

Politikus Partai Gerindra itu mengakui bahwa sejumlah pasal tersebut dimasukkan UU Cipta Kerja
setelah UU itu disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Yang jelas, kata dia, baleg
menyisir draf UU yang disahkan, khususnya pasal yang sudah menjadi keputusan panja. Akhirnya
ditemukan pasal 161-172 UU Ketenagakerjaan yang belum dimasukkan. Padahal, sesuai dengan
keputusan panja, pasal-pasal dari UU existing itu harus dimasukkan.

Dia membantah jika yang dilakukan baleg itu dianggap cacat formil. Menurut Supratman,
memasukkan pasal ke UU yang sudah disahkan bisa masuk kategori cacat formil jika yang
dimasukkan bukan pasal yang disepakati panja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kehadiran RUU Cipta Kerja
sangat dibutuhkan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Menurut dia, setiap
tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Hal itu membuat
kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi, lanjut dia, di tengah pandemi
Covid-19, terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi. "RUU Cipta
Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja
dan penganggur," tuturnya dalam Keterangan resmi kemarin.
43