Page 372 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 372
Ia menjelaskan terkait substansi tenaga kerja di antaranya soal pekerja waktu tertentu yang
berlaku seumur hidup. Menurut dia, anggapan tersebut salah karena itu hanya untuk pekerjaan
yang berubah atau penyelesaiannya dalam jangka pendek.
PEMERINTAH JAWAB ISU "PEKERJA DIKONTRAK SEUMUR HIDUP" DI UU CIPTA
KERJA
Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,
meluruskan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja di Omnibus Law Cipta
Kerja, salah satunya yakni soal isu pekerja dikontrak seumur hidup tanpa diangkat jadi
karyawan tetap.
"Pertama mungkin beberapa isu yang memang dibuat, diolah di masyarakat," kata Menko
Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (13/10/2020).
Ia menjelaskan terkait substansi tenaga kerja di antaranya soal pekerja waktu tertentu yang
berlaku seumur hidup. Menurut dia, anggapan tersebut salah karena itu hanya untuk pekerjaan
yang berubah atau penyelesaiannya dalam jangka pendek.
"Pekerja waktu tertentu yang bisa terus menerus itu salah, jadi pekerja waktu tertentu itu tidak
berlaku untuk pekerjaan tetap," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Aloysius Budi Santoso, menepis kabar bahwa pengusaha akan
mempekerjakan pekerja kontrak seumur hidup.
"Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa membuat kontrak seumur hidup, itu
tidak tepat," tegas dia dalam webinar virtual yang dihelat Apindo DKI Jakarta beberapa waktu
lalu.
Menurut Aloy, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT
) masih dibatasi untuk pekerjaan tertentu. Namun, yang masih jadi kebimbangan para
pengusaha adalah masa kontrak pekerja dengan status PKWT.
Oleh sebab itu, pengusaha masih menantikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa
peraturan pemerintah (PP).
"Kemudian yang jadi ramai adalah kalau yang dulu ada batasnya, maksimal 2 tahun,
perpanjangan 1 tahun dan seterusnya. Nah dengan undang-undang yang baru itu memang hal
ini belum diatur. Tetapi diamanatkan dalam undang-undang ini nanti harus ada PP turunan yang
akan mengatur PKWT itu bisa berapa lama," ujar dia.
Dengan demikian, UU Cipta Kerja meski telah disahkan kendati belum dapat diimplementasikan.
Sembari menantikan PP yang tersebut.
"Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa hanya dengan undang-undang ini, itu belum bisa jalan.
Undang-undang ini harus dibuatkan PP-nya untuk lebih mendetilkan. Mungkin saja akhirnya
pemerintah mengatakan tetap 2 tahun, perpanjangan masa 1 tahun," ucap dia.
Salah satu pasal krusial yang juga kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah
dihapuskannya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu
perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal
paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.
371
