Page 373 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

" Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu," bunyi
Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut secara eksplisit mengatur Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu atau yang biasa disebut dengan PKWT.

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu.

Dalam perjanjian PKWT juga mengatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja,
tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur
hubungan kerja secara pribadi.

Perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja perjanjian PKWT paling lama 3 tahun. Setelah
itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap jika
ingin mempekerjakannya setelah lewat masa 3 tahun.

Kewajiban pengangkatan status karyawan setelah melalui masa kontrak dan perpanjangan
kontrak PKWT dilakukan karena perusahaan hanya diperkenankan membuat PKWT satu kali
untuk satu orang karyawan ( karyawan kontrak ).

Ketika sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya
memiliki dua pilihan, yaitu tidak memperpanjang kontrak kerja atau mengangkatnya sebagai
karyawan tetap.

" Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.
Sementara di RUU Cipta Kerja, pasal PKWT di UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Konsekuensi
dari hilangnya pasal tersebut yakni perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu untuk
melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya.

" Ketentuan Pasal 59 dihapus," bunyi RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU Cipta
Kerja.

372