Page 369 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

"Realisasi program PEN ini diperkirakan mencapai 99-100 persen di akhir tahun 2020," kata
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta Senin (12/10).
Dikatakan Airlangga, khusus untuk 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu tertinggi, telah
terealisasi total sebesar 65,15 persen dari pagu 12 K/L tersebut antara lain Kementerian
Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta POLRI.

"Ada beberapa K/L yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen ini masih perlu
didorong lagi,' lanjut Airlangga.

Mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Airlangga melaporkan. Tingkat
Kesembuhan (Recovery Rate) mencapai 76,48 persen dan Tingkat Kematian (Case Fatality Rate)
sebesar 3.55 persen, per 11 Oktober 2020.
Kemudian terkait Bed Occupancy Ratio (BOR) di RSDC Wisma Atlet sebesar48,68 persen dan
BOR Flat Isolasi Mandiri sebesar 47,59 persen.

"Terkait 3T yaitu Test, Trace, dan Treat sudah dikerjakan dengan baik dan berbasis standar.
Tadi Presiden juga meminta untuk pengawasan yang lebih detail dan mikro di 12 kabupaten/kota
yang punya kasus aktif lebih dari 1000," jelasnya.

Ke 12 kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain Ambon, Jakarta Utara,
Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Jayapura, Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat,
Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Menyinggung tentang vaksin, Airlangga mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Vaksinasi
tersebut didasarkan pada kelompok prioritas yang memiliki tingkat kerentanan terkena virus
yang tinggi, memiliki fungsi penting dalam melakukan pelayanan publik, dan berperan strategis.

Sasaran penerima vaksin tersebut, antara lain garda terdepan (medis dan paramedis
contacttracing. pelayanan publik termasuk TNI/Polri, aparat hukum) sebanyak 3,4 juta orang.
Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (Kecamatan, Desa, RT/RW), sebagian
pelaku ekonomi sebanyak 5.6 juta orang. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan
Sederajat Perguruan Tinggi) sebanyak 4,3 juta orang. Aparatur Pemerintah (Pusat, Daerah dan
Legislatif) sebanyak 2,3 juta orang. Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86
juta orang.

Kemudian ditambah masyarakat yang usianya 19-59 tahun sebanyak 57 juta orang. Jadi total
sekitar lebih kurang 160 juta orang. Presiden juga meminta agar roadmap pemberian vaksin bisa
diselesaikan dalam minggu ini.(try)

368