Page 364 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 364
Judul RUU Cipta Kerja perlu dibahas secara transparan cegah demo
Nama Media jogja.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1780021/ruu-cipta-kerja-
perlu-dibahas-secara-transparan-cegah-demo
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-13 09:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Joko Widodo (Presiden RI) Namun, Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan
Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilakukan dilatarbelakangi oleh disinformasi
mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial
negative - Joko Widodo (Presiden) Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang
penghapusan UMP (upah minimum provinsi), UMK (upah minimum kota/kabupaten), UMSP
(upah minimum sektoral provinsi). Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional
(UMR) tetap ada.
Ringkasan
Apa betul aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah gegara disinformasi dan hoaks di media
sosial? Pertanyaan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers secara daring
dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10). Keesokan harinya, Sabtu (10/10), anggota dari
sejumlah grup WhatsApp mengirim/meneruskan video berdurasi 12.06 menit yang berisi
pernyataan tersebut.
RUU CIPTA KERJA PERLU DIBAHAS SECARA TRANSPARAN CEGAH DEMO
Apa betul aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah gegara disinformasi dan hoaks di media
sosial? Pertanyaan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers secara daring
dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10).
Keesokan harinya, Sabtu (10/10), anggota dari sejumlah grup WhatsApp mengirim/meneruskan
video berdurasi 12.06 menit yang berisi pernyataan tersebut.
Sekitar lima menit berselang, dalam video itu Presiden mengungkapkan, "Namun, Saya melihat
adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilakukan
dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di
media sosial." Presiden melanjutkan, "Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang
363
