Page 365 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 365
penghapusan UMP (upah minimum provinsi), UMK (upah minimum kota/kabupaten), UMSP
(upah minimum sektoral provinsi). Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional
(UMR) tetap ada." Penulis lantas menelusuri rekam jejak RUU ini melalui web resmi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (vide: http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/442 ).
Rancangan undang-undang yang diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 namanya masih
"RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)".
Dalam rekam jejak ini juga menginformasikan bahwa rapat paripurna ke-13 pada 2 April 2020,
kemudian memberitahukan bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja kepada
Badan Legislasi DPR.
Jika mengarahkan kursor ke tulisan "dokumen", ada tiga dokumen: Naskah Akademik RUU Cipta
Kerja, naskah rancangan ( draft ) RUU Cipta Kerja, dan surat dari Presiden Joko Widodo perihal
RUU Cipta Kerja tertanggal 7 Februari 2020.
Tangkap layar web DPR, Selasa (13-10-2020) - Ada tiga dokumen: Naskah Akademik RUU Cipta
Kerja, naskah rancangan RUU Cipta Kerja, dan surat dari Presiden Joko Widodo perihal RUU
Cipta Kerja tertanggal 7 Februari 2020.Kliwon Selanjutnya, pemerintah menyerahkan Surat
Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020.
(Vide: setkab.go.id/pemerintah-resmi-ajukan-ruu-cipta-kerja-ke-dpr-ri ) Pemerintah dalam itu
diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Sofyan Djalil.
Berikutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Draf tersebut diterima Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis
Syamsuddin.
UMK Tak Diatur Dalam dokumen "BALEG-RJ-20200605-100224-2372", RUU Cipta Kerja ini terdiri
atas 1.028 halaman, 15 bab, dan 174 pasal. Apakah di dalam file ini ada frasa "upah minimum
kabupaten/kota"? Untuk mengetahuinya, tekan Ctrl + F di papan ketik ( keyboard ), kemudian
ketik "upah minimum kabupaten/kota", lalu tekan search, ternyata tidak ada frasa tersebut di
dalam draf RUU Cipta Kerja dalam dokumen "BALEG-RJ-20200605-100224-2372". Berarti, UMK
tidak ada di dalam draf awal.
Begitu pula, dalam file "RUU Cipta Kerja" yang halamannya juga sebanyak 1.028. Dalam draf
ini, hanya ditemukan frasa "upah minimum provinsi" (vide: Pasal 88C).
Dalam Pasal 88C Ayat (1) menyebutkan Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring
pengaman; Ayat (2) upah minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upah
minimum provinsi.
Pembahasan berlanjut pada Pembicaraan Tingkat I. Panitia Kerja (Panja) menggelar Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU tentang
Cipta Kerja. Rapat secara virtual ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020.
Sampai di sini, tidak ada dokumen berisi draf RUU Cipta Kerja. Begitu pula Rapat Pleno
PAF/Pengambilan Keputusan atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, Sabtu (3/10),
hanya ada dokumen "Laporan Singkat Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI dalam
Rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja".
Seyogianya, tidak hanya laporan singkat, tetapi ada dokumen RUU Cipta Kerja yang akan
diparipurnakan pada tanggal 5 Oktober 2020. Dengan demikian, publik tahu ada perubahan
dalam RUU Cipta Kerja itu.
364
