Page 404 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

MENKO AIRLANGGA TEGASKAN DI UU CIPTAKER UPAH PEKERJA TAK BOLEH
TURUN
Harianjogja.com, JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini masih menjadi polemik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa UU tersebut
tetap menjamin hak-hak pekerja. Dia memastikan upah pekerja tidak akan lebih rendah karena
UU tersebut melarang pengusaha memberi upah yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

"Dalam aturan ketenagakerjaan eksisting, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari
tahun sebelumnya. Demikian pula di UU Cipta Kerja, upahnya tidak boleh lebih rendah dari tahun
sebelumnya," kata Airlangga dalam dialog virtual yang digelar BNPB Indonesia, Senin
(12/10/2020).

Dia pun kembali menegaskan bahwa ketentuan upah minimum tidak dihapus di UU Cipta Kerja.
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) disebutnya tetap ada
meski UMP bakal menjadi acuan utama.

"Upah minimum tetap ada, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Tetapi UMP menjadi batas
minimal. UMK harus lebih tinggi dari UMP dan yang menetapkan adalah gubernur," lanjutnya.

Airlangga pun menepis kabar yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja membuka peluang
kontrak pekerja seumur hidup karena beleid tersebut tak mengatur waktu maksimal
perpanjangan kontrak. Menurutnya, ketentuan batas waktu tetap berlaku bagi pekerjaan yang
bisa diselesaikan dalam waktu tertentu. Sementara ketentuan pengangkatan pekerja tetap masih
berlaku untuk jenis pekerjaan tetap.

"Dikatakan pekerja wkatu tertentu bisa terus-menerus [dikontrak], itu salah. Pekerja waktu
tertentu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap. Ini untuk pekerjaan yang penyelesaiannya
pendek," jelas Airlangga.
Airlangga juga menyangkal bahwa ketentuan pemasukan tenaga kerja asing (TKA) bakal lebih
mudah lewat UU Cipta Kerja. Dia menjelaskan penggunaan TKA tetap berbasis rencana
penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dengan syarat yang diatur.

Sumber : Bisnis.com.

403