Page 409 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 409
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Daru juga mengirimkan surat pada
Jumat (9/10), berkop gubernur sumsel dengan bersifat penting dan bernomor
560/220/Kesbangpol/2020 ditujukan kepada Presiden Jokowi. Surat tersebut berisikan perihal
penyampaian aspirasi mahasiswa se-Sumsel yang menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja.
Pada Jumat pula, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat
yang ditujukan ke Presiden Jokowi dengan tujuan meminta supaya tuntutan buruh dipenuhi.
Adapun tuntutannya, yaitu UU Cipta Kerja ditangguhkan. Khofifah menegaskan, pengiriman
surat kepada Jokowi tersebut sebagai bentuk pemenuhan aspirasi buruh yang menggelar aksi
menolak Omnibus Law di berbagai kota/kabupaten di Jatim pada Kamis (9/10).
"Aspirasi mereka yang meminta gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko
Widodo langsung saya penuhi. (Jumat) ini surat dikirim melalui Mendagri," kata Khofifah usai
ziarah ke makam Gubernur Jatim pertama RMT Aryo Suryo di Kabupaten Magetan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan
Prayitno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Inti
surat mereka adalah meneruskan aspirasi buruh dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di
wilayah hukum gubernur masing-masing, yang menolak Omnibus Law agar dibatalkan Presiden
dan DPR.
Bahkan, Ridwan Kamil dalam suratnya bernomor: 560/4395/Disnakertrans pada Kamis (8/10),
mengingatkan pemerintah untuk mendengarkan secara saksama dan baik-baik aspirasi buruh.
Dalam surat resmi Gubernur Jabar, terdapat pula saran supaya Presiden Jokowi menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) supaya Omnibus Law batal
diberlakukan.
"Jadi UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan," katanya saat konferensi pers usai
beraudiensi dengan kelompok buruh, Kamis.
Adapun Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan berjanji meneruskan aspirasi buruh yang menolak
UU Cipta Kerja, untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi. Anies yang meninjau Halte Bundara
HI pada Kamis malam, yang dibakar orang tak dikenal, mengaku, siap memfasilitasi suara
masyarakat agar didengar pemerintah. "Aspirasi silakan disampaikan, silakan diteruskan, dan
tadi saya juga sudah bicara dengan teman-teman mahasiswa mereka sampaikan aspirasi."
Adapun jumlah wali kota dan bupati yang menolak juga terus bertambah, yang mencapai
puluhan kepala daerah. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah menyurati Presiden Jokowi
untuk menangguhkan berlakunya UU Cipta Kerja. Aspirasi tersebut tertuang dalam surat nomor
560/2278-Disnaker tentang penyampaian aspirasi dari Serikat Pekerja di Kota Tangerang pada
9 Oktober 2020.
"(Surat) sebagai tindak lanjut penyampaian aspirasi yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di
Kota Tangerang. Terkait penolakan terhadap UU Cipta Kerja dari kalangan pekerja maupun
mahasiswa," ujar Arief di Kota Tangerang, Senin (12/10).
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota
Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal
Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa
pimpinan DPRD lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
408
