Page 408 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Ringkasan

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menerima aspirasi Serikat Pekerja Buruh Provinsi Riau pada
acara forum Dialog Forkopimda Riau yang membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di kantor
gubernur, Kota Pekanbaru pada Senin (12/10). Setelah menerima aspirasi, Syamsuar berjanji
mengirimkan surat aspirasi kepada Presiden Jokowi dan DPR terkait penolakan Omnibus Law
yang disampaikan oleh beberapa kelompok serikat buruh dan mahasiswa di Riau. Sebelumnya,
Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad
Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati
Limapuluh Kota Irefendi Arbi, dan Wali Kota Malang Sutiaji, serta beberapa pimpinan DPRD
lainnya juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

JUMLAH GUBERNUR PROBURUH YANG SURATI JOKOWI TERUS BERTAMBAH

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menerima aspirasi Serikat Pekerja Buruh Provinsi Riau pada
acara forum Dialog Forkopimda Riau yang membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di kantor
gubernur, Kota Pekanbaru pada Senin (12/10).

Setelah menerima aspirasi, Syamsuar berjanji mengirimkan surat aspirasi kepada Presiden
Jokowi dan DPR terkait penolakan Omnibus Law yang disampaikan oleh beberapa kelompok
serikat buruh dan mahasiswa di Riau.

Surat tersebut telah ditandatangi Syamsuar, setelah pihaknya mengadakan dialog bersama
perwakilan tiga kelompok besar serikat buruh dan mahasiswa. "Iya benar, tadi saya bersama
forkompinda mengadakan dialog bersama perwakilan pengurus tiga kelompok besar Serikat
buruh pekerja yang ada di Riau. Kita lakukan dialog secara bergantian. Mereka menyampaikan
aspirasi dan meminta disampaikan kepada pimpinan pusat," kata Syamsuar dikutip lama resmi
Pemprov Riau.
Surat berlogo Pancasila dan ditandatangi serta dicap oleh gubri, berisi: Dengan telah
disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020, di
Provinsi Riau telah terjadi aksi unjuk rasa menolak terhadap undang-undang tersebut oleh serikat
pekerja/buruh dan elemen mahasiswa di Provinsi Riau.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Riau meneruskan aspirasi serikat
pekerja/buru dan elemen mahasiswa di Provinsi Riau yang menyatakan menolak pemberlakuan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

Syamsuar adalah gubernur kesekian yang proaspirasi buruh, yang menolak pengesahan RUU
Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10), meski jumlah halaman dan isinya berubah.

Pada hari yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullahh yang menemui
pendemo di Kota Makassar, mengaku, siap meneruskan aspirasi para pendemo. Dia menyatakan,
UU Cipta Kerja ada yang baik dan buruk.

"Sejumlah hal saya sampaikan ke adik-adik Mahasiswa yang aksi terkait UU Omnibus Law di
depan Kantor Gubernur Sulsel hari ini, pasal-pasal dalam UU tersebut yang baik kita ambil,
adapula pasal-pasal yang merugikan rakyat itu akan kita usulkan untuk diperbaiki ke pemerintah
pusat," kata Nurdin.

Dia pun berjanji mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar memperbaiki Omnibus Law
yang dianggap merugikan kelompok buruh. "Dalam minggu ini saya akan menyampaikan kepada
bapak Presiden yaitu usulan dari Sulawesi Selatan untuk dilakukan perbaikan," katanya lewat
akun Twitter, @nurdinabdullah.

407