Page 412 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020

Judul UU Ciptaker, Gapmmi : Ketenagakerjaan dan JPH Perlu Diprioritaskan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201013/257/1304182/uu-ciptaker-
gapmmi-ketenagakerjaan-dan-jph-perlu-diprioritaskan
Jurnalis Andi M. Arief
Tanggal 2020-10-13 08:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Lukman (Ketua Umum Gapmmi) [Peraturan turunan terkait klaster] lain cukup penting,
tapi memang tidak banyak dipermasalahkan

neutral - Adhi (None) Ini berpotensi polemik, karena BPJPH belum siap [sumber daya untuk
melakukan] sertifikasiya

neutral - Gati Wibawaningsih (Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kemenperin) Sesungguhnya kewajiban bersertifikat halal ini bukan merupakan beban, tetapi
merupakan salah satu unsur pengungkit dalam peningkatan daya saing, termasuk bagi sektor
IKM

neutral - Gati Wibawaningsih (Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kemenperin) Dengan sertifikat halal, produk mereka terjamin kehalalannya sehingga konsumen,
khususnya konsumen Indonesia yang mayoritas muslim tidak ragu untuk membeli dan
mengkonsumsi produk tersebut

neutral - Gati Wibawaningsih (Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kemenperin) Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang
Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada 13 Agustus 2020
ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaran
sertifikasi halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil

Ringkasan

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) menilai penerbitan peraturan
turunan terkait dengan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi
prioritas utama. Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan penerbitan seluruh klaster
dalam UU Cipta Kerja merupakan hal yang penting. Walakin ujarnya, peraturan turunan
ketenagakerjaan menjadi prioritas mengingat hal tersebut akan menyelesaikan polemik yang
terjadi saat ini di jalanan.

411