Page 413 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 413

"Penandatanganan  Nota  Kesepahaman  oleh  10  kementerian  dan  lembaga  tentang  Fasilitasi
              Penyelenggaraan  Sertifikasi  Halal  bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  pada  13  Agustus  2020  ini
              merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaran sertifikasi
              halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil," paparnya.



              UU CIPTAKER, GAPMMI : KETENAGAKERJAAN DAN JPH PERLU DIPRIORITASKAN

              Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) menilai penerbitan peraturan
              turunan terkait dengan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi
              prioritas utama.

              Ketua Umum Gapmmi AdhiS. Lukman mengatakan penerbitan seluruh klaster dalam UU Cipta
              Kerja  merupakan  hal  yang  penting.  Walakin,  ujarnya,  peraturan  turunan  ketenagakerjaan
              menjadi prioritas mengingat hal tersebut akan menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini di
              jalanan.

              "[Peraturan  turunan  terkait  klaster]  lain  cukup  penting,  tapi  memang  tidak  banyak
              dipermasalahkan," katanya kepada  Bisnis,  Senin (12/10/2020).

              Seperti diketahui, UU Cipta Kerja secara umum dapat dibagi menjadi 9 klaster, yakni peningkatan
              ekosistem investasi, ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi, riset dan Inovasi serta kemudahan
              berusaha,  perpajakan,  kawasan  ekonomi  dan  pengadaan  lahan,  administrasi  pemerintahan,
              investasi pemerintah dan kemudahan proyek strategis nasional, dan pengenaan sanksi.

              Adapun, UU Cipta Kerja juga menambah beberapa pasal dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan
              Produk  Halal  (JPH).  Pasal  yang  ditambahkan  adalah  penegasan  bahwa  biaya  sertifikasi  JPH
              pelaku UMKM akan dibantu pemerintah.
              Selain  itu,  pelaku  UMKM  juga  dapat  melakukan  deklarasi  mandiri  terkait  produk  halal.  Adhi
              menilai peraturan turunan terkait penambahan pasal tersebut harus segera diturunkan agar tidak
              menimbulkan masalah baru, khususnya bagi industri makanan dan minuman (mamin).

              Pasalnya,  setidaknya  ada  sekitar  2  juta  unit  UMKM  mamin  di  dalam  negeri  yang  memiliki
              setidaknya 3 produk per unit. Dengan kata lain, setidaknya akan ada 6 juta sertifikasi JPH yang
              harus diterbitkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam waktu dekat.

              Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-
              MUI) menyatakan sertifikasi halal bagi satu produk UMKM memakan biaya sekitar Rp2,Rp5 juta-
              Rp3,5 juta. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan dana setidaknya sekitar Rp18 triliun
              untuk menyubsidi seluruh produk UMKM.

              Sementara itu, Adhi menyatakan saat ini industri besar mamin masih mengandalkan sertifikasi
              halal dari LPPOM-MUI. "Ini berpotensi polemik, karena BPJPH belum siap [sumber daya untuk
              melakukan] sertifikasiya," kata Adhi.

              Hingga  tahun  2019,  Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin)  telah  memfasilitasi  pemberian
              sertifikat  halal  kepada  1.560  pelaku  IKM.  Pada  tahun  2020,  program  ini  ditargetkan  bisa
              menyasar sebanyak 935 pelaku IKM.

              Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal
              (JPH), semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara
              Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.





                                                           412
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418