Page 413 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 413
"Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Fasilitasi
Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada 13 Agustus 2020 ini
merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaran sertifikasi
halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil," paparnya.
UU CIPTAKER, GAPMMI : KETENAGAKERJAAN DAN JPH PERLU DIPRIORITASKAN
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) menilai penerbitan peraturan
turunan terkait dengan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi
prioritas utama.
Ketua Umum Gapmmi AdhiS. Lukman mengatakan penerbitan seluruh klaster dalam UU Cipta
Kerja merupakan hal yang penting. Walakin, ujarnya, peraturan turunan ketenagakerjaan
menjadi prioritas mengingat hal tersebut akan menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini di
jalanan.
"[Peraturan turunan terkait klaster] lain cukup penting, tapi memang tidak banyak
dipermasalahkan," katanya kepada Bisnis, Senin (12/10/2020).
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja secara umum dapat dibagi menjadi 9 klaster, yakni peningkatan
ekosistem investasi, ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi, riset dan Inovasi serta kemudahan
berusaha, perpajakan, kawasan ekonomi dan pengadaan lahan, administrasi pemerintahan,
investasi pemerintah dan kemudahan proyek strategis nasional, dan pengenaan sanksi.
Adapun, UU Cipta Kerja juga menambah beberapa pasal dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan
Produk Halal (JPH). Pasal yang ditambahkan adalah penegasan bahwa biaya sertifikasi JPH
pelaku UMKM akan dibantu pemerintah.
Selain itu, pelaku UMKM juga dapat melakukan deklarasi mandiri terkait produk halal. Adhi
menilai peraturan turunan terkait penambahan pasal tersebut harus segera diturunkan agar tidak
menimbulkan masalah baru, khususnya bagi industri makanan dan minuman (mamin).
Pasalnya, setidaknya ada sekitar 2 juta unit UMKM mamin di dalam negeri yang memiliki
setidaknya 3 produk per unit. Dengan kata lain, setidaknya akan ada 6 juta sertifikasi JPH yang
harus diterbitkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam waktu dekat.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-
MUI) menyatakan sertifikasi halal bagi satu produk UMKM memakan biaya sekitar Rp2,Rp5 juta-
Rp3,5 juta. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan dana setidaknya sekitar Rp18 triliun
untuk menyubsidi seluruh produk UMKM.
Sementara itu, Adhi menyatakan saat ini industri besar mamin masih mengandalkan sertifikasi
halal dari LPPOM-MUI. "Ini berpotensi polemik, karena BPJPH belum siap [sumber daya untuk
melakukan] sertifikasiya," kata Adhi.
Hingga tahun 2019, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memfasilitasi pemberian
sertifikat halal kepada 1.560 pelaku IKM. Pada tahun 2020, program ini ditargetkan bisa
menyasar sebanyak 935 pelaku IKM.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(JPH), semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
412
