Page 406 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 406

kemudahan itu, ia meyakini UMKM bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lantaran 99 persen
              pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM.
              "Dengan diberikan berbagai kemudahan dari hulu hingga hilir untuk UMKM dan koperasi, maka
              saya optimis untuk UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar," katanya dalam
              keterangan resmi, dikutip Selasa (13/10).

              Ia menerangkan UU Ciptaker menjawab sejumlah masalah utama yang dihadapi UMKM.

              Pertama,  kemudahan  pada  akses  pembiayaan.  Selama  ini,  akses  UMKM  kepada  perbankan
              tergolong masih rendah, yakni 11 persen.

              Di sisi lain, sebagian besar UMKM tidak mempunyai aset, sehingga kesulitan untuk mengakses
              pembiayaan bank karena syarat agunan berupa aset. Lewat UU Cipta Kerja, kegiatan usaha kini
              bisa dijadikan aset UMKM.
              "Sekarang, kegiatan usaha bekerja sama dengan  offtaker  dan dibuat perjanjian dalam jangka
              panjang  untuk  bisa  menyerap  produk  UMKM,  itu  bisa  dijadikan  agunan  untuk  mendapatkan
              pinjaman di bank," kata Teten.

              Kedua,  kemudahan  perizinan.  Ia  menuturkan  UU  Cipta  Kerja  mengurangi  syarat  anggota
              pembentukan koperasi dari semula 20 orang menjadi 9 orang saja.

              Selain  itu,  untuk  pembentukan  PT  tidak  harus  ada  penyertaan  modal.  UU  Cipta  Kerja  juga
              menggratiskan sertifikasi halal, sehingga mempermudah UMKM.

              Ketiga, akses pemasaran. UU Cipta Kerja memberikan tempat usaha lebih layak kepada UMKM,
              seperti di stasiun, terminal, bandara, dan tempat publik premium lainnya. Teknisnya, kata Teten,
              akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

              Apalagi, sebanyak 40 persen dari pengadaan barang dan jasa pemerintah diperuntukkan untuk
              UMKM. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp321 triliun untuk belanja produk
              UMKM.

              "Kami sekarang sudah dalam proses bagaimana percepatan pengadaan barang dan jasa. Ini
              tidak perlu tender, tapi melalui laman khusus digital katalog LKPP, bahkan pengadaan Rp50 juta
              ke bawah untuk konsumsi makanan dan minuman bisa melalui platform digital,"jelasnya.
              Keempat,  digitalisasi.  UU  Cipta  Kerja  juga  memperkuat  digitalisasi  UMKM,  melalui  program
              pendampingan  inkubasi.  Pihaknya  juga  akan  mendorong  lahirnya  lebih  banyak  startup  baru,
              karena perizinan mendirikan usaha dipermudah.

              "Sekarang perizinan tunggal dengan penyederhanaan prosedur melalui OSS jadi hanya perlu
              nomor induk usaha, ini untuk semua urusan kegiatan usaha," tandas Teten.



















                                                           405
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411