Page 428 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 428
Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program jaminan ini masih
akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).
"Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang
layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan," tulis Pasal 46B ayat 2 UU Ciptaker, dikutip
Selasa (13/10).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyiapkan
modal awal pelaksanaan program sebesar Rp6 triliun. Modal berasal dari APBN.
"Yang terkait dengan dana awal untuk program JKP, UU juga sudah mengatur dana awalnya
akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun," ujarnya dalam konferensi pers virtual terkait
UU Ciptaker, Rabu (7/10) lalu.
Detailnya, UU Ciptaker menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh
pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, JKP akan diberikan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial kepada seluruh peserta yang telah membayar iuran dengan
masa kepesertaan tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut JKP tidak akan
menghilangkan manfaat yang sudah diberikan dari program BPJS Ketenagakerjaan lainnya.
Airlangga juga menjamin JKP tak membebani pekerja dan pengusaha untuk membayar
tambahan iuran setiap bulannya.
"JKP tidak menghilangkan manfaat kecelakaan kerja, JKK, JHT, dan pensiun. Ini juga tanpa
membebani iuran ke pekerja dan pengusaha," ujar Airlangga belum lama ini.
427
