Page 425 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 425
Terkait dengan perizinan, juga ada sisi kemudahan dimana untuk koperasi yang awalnya
disyaratkan 20 orang untuk pembentukannya kini bisa hanya dengan 9 orang saja. Selain itu
untuk PT tidak harus ada penyertaan modal.
"Saya kira dapat mendorong untuk transformasi dari yang informal menjadi formal yang
unbankable menjadi bankable, itu salah satu contohnya," kata Teten.
Selama ini, kata Teten, UMKM baru 11% yang terhubung kepada bank dan angka ini tergolong
sangat rendah karena UMKM unbankable. Melalui UU Cipta Kerja diberikan kemudahan dalam
mendirikan PT dan koperasi dan dipermudah perizinannya, sehingga mampu mendorong akses
kepada pembiayaan semakin besar.
Di sisi lain, sebagian besar UMKM tidak mempunyai asset sehingga banyak dari mereka kesulitan
untuk mengakses pembiayaan bank karena agunan yang dipersyaratkan berupa aset.
"Jadi sekarang, kegiatan usaha bekerja sama dengan offtaker dan dibuat perjanjian dalam
jangka panjang untuk bisa menyerap produk UMKM dan itu bisa dijadikan agunan untuk
mendapatkan pinjaman di bank," kata Teten.
Jaminan kredit pun disebutkannya tidak memerlukan jaminan, sehingga semakin besar dana
yang dibutuhkan, maka dari sisi perbankan pun semakin besar dalam membiayai modal kerja
ataupun investasi.
"Saya kira, di tengah pandemi Covid-19, yang terpukul daya beli masyarakat, ada problem di
UMKM saat ini dari sisi demand, di UU CIpta Kerja justru menjawab masalah ini juga, jadi belanja
pemerintah dan lembaga 40% dari anggaran belanja barang dan jasa kini di prioritaskan untuk
UMKM," jelas Teten.
Teten mengatakan, UMKM diberikan tempat usaha secara lebih layak, seperti di stasiun, terminal,
bandara, dan tempat publiknya yang selama ini dianggap sebagai tempat usaha yang premium
yang selama ini justru tidak bisa diakses UMKM.
"Maka, UU Cipta Kerja ini memberikan akses pasar Saya kira ini cocok untuk UMKM memiliki
tempat, di tempat strategis," tandas Teten.
Ekonomi Digital Lebih dari itu, penguatan UMKM melalui ekonomi digital, melalui program
pendampingan inkubasi, juga akan lebih mendorong termasuk digitalisasi UMKM untuk
mengakses pasar dalam negeri dan juga dunia.
Teten mengatakan, dua hal dalam UU Cipta Kerja yang memberikan akses pasar untuk UMKM,
yakni dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditegaskan di pasal 97 bahwa 40%
pengadaan barang dan jasa pemerintah diperuntukan untuk UMKM. Dan tahun ini ada sekitar
Rp321 triliun yang sudah dialokasikan untuk belanja produk UMKM.
"Kami sekarang sudah dalam proses bagaimana percepatan pengadaan barang dan jasa ini tidak
perlu tender ini bisa melalui laman kusus digital katalog LKPP, bahkan pengadaan 50 juta
kebawah untuk konsumsi makanan dan minuman bisa melalui platform digital," jelas Teten.
Di samping itu, lanjut Teten, akses kepada tempat strategis diatur di pasal 104 dan 150 UU
Ciptaker dimana 30% lahan komersial seperti di terminal, bandara pelabuhan, rest area ini bisa
diberikan kepada UMKM.
"Dan ini porsinya cukup besar 30% teknisnya harus diatur nanti melalui Peraturan Pemerintah.
Kami sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU Cipta Kerja dan kami akan
menggandeng berbagai pihak untuk mendapatkan masukan yang diharapkan oleh pelaku UMKM
dan Koperasi," ungkap Teten.
424
