Page 421 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 421
Judul Prabowo Ungkap Alasan DPR Lebih Cepat Ketok Omnibus Law
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1311540-prabowo-ungkap-
alasan-dpr-lebih-cepat-ketok-omnibus-law
Jurnalis Ezra Sihite
Tanggal 2020-10-13 08:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) Ya kan kita lihat ini kan kondisi COVID ini
tidak menguntungkan. DPR ini termasuk klaster COVID yang sangat rawan. Banyak sekali
anggota DPR dan tenaga ahli yang kena. Saya baru kehilangan anggota terbaik Gerindra ya, Pak
Supriyatno
negative - Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) Jadi saya katakan ini kan ada pertimbangan,
supaya cepat reses supaya tidak kumpul-kumpul terlalu banyak. Undang-undang harus
dijalankan, proses konstitusi harus dijalankan. Kalau semakin lama terus apa ya kegiatan yang
menyangkut banyak orang, berkerumun, itu juga menimbulkan suatu kerawanan
negative - Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) Tapi kan semua proses dijalankan,
pembahasan dijalankan. Saya kira kenapa dimasalahkan, tidak ada masalah itu
negative - Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) Jadi kita termasuk yang paling keras
menyaring dan apa ya, menelusuri, mengurangi pasal-pasal yang terlalu liberal. Dan ini kan
namanya proses demokrasi saya yakin ada banyak pengusaha yang lobi-lobi ya kan dan banyak
teman di dalam pemerintah juga. Wajarlah. Kita ini kan ya selalu memihak apa, rakyat
negative - Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) Kita ini sekarang seolah-olah tidak memihak
rakyat, enggak, kita memihak rakyat dengan nilai-nilai yang sama
neutral - Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) Karena itulah saya mau bekerja sama
Ringkasan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung perihal dipercepatnya pengetokan pula
pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Prabowo menyampaikan
bahwa ada alasan di baliknya yang sangat masuk akal termasuk terkait pandemi COVID-19.
Sebelumnya diberitakan bahwa berbagai kalangan yang menolak Omnibus Law
mempermasalahkan begitu cepatnya RUU tersebut diketok di DPR. Padahal masih banyak pasal-
pasal yang tak rampung mendapatkan masukan dari buruh dan kalangan pekerja.
420