Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021

Ringkasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan
dana kelolaan mencapai Rp 800 triliun pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, BP Jamsostek
memperbaiki tata kelola, investasi, dan efisiensi melalui digitalisasi. Direktur Utama BP Jamsostek
Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru bertekad meneruskan program-program
baik sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah inovasi. Hal itu utamanya
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan memenuhi proyeksi di masa
mendatang.

2026, BP JAMSOSTEK TARGETKAN DANA KELOLAAN RP 800 TRILIUN

Oleh Prisma Ardianto
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menargetkan
dana kelolaan mencapai Rp 800 triliun pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, BP Jamsostek
memperbaiki tata kelola, investasi, dan efisiensi melalui digitalisasi.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru bertekad
meneruskan program-program baik sepeninggalan manajemen lama dan melakukan sejumlah
inovasi. Hal itu utamanya dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta dan
memenuhi proyeksi di masa mendatang.
"Fokus juga dilakukan terkait tata kelola. Dengan jumlah akumulasi (dana kelolaan) sekitar Rp
486 triliun pada 2020, semoga dalam lima tahun ke depan (2026) bisa sampai Rp 800 triliun.
Tata kelola yang baik jadi penting, investasi juga harus kami jaga betul agar yield-nya optimal,"
kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).
Selain itu, sambung dia, amanah untuk segera merealisasikan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) turut menjadi salah satu perhatian. Pekerjaan rumah lain adalah digitalisasi
badan usaha. Di samping digitalisasi memang dibutuhkan peserta, digitalisasi juga berguna
untuk memangkas biaya-biaya di BP Jamsostek. Termasuk biaya personalia yang saat ini
berkontribusi hingga 68%.

Anggoro mengungkapkan, pada akhirnya sejumlah tekad manajemen baru itu akan
mendongkrak jumlah kepesertaan di BP Jamsostek dan memberi kemudahan peserta dalam
proses klaim manfaat. Dua hal itu juga turut disinggung Komisi IX DPR, terutama mengenai
kategori peserta pekerja migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, BP Jamsostek melaporkan jumlah peserta aktif dari pekerja migran
Indonesia per Februari 2021 menyusut menjadi 365 ribu orang. Sedangkan jumlah peserta
pekerja migran Indonesia yang terdaftar sebanyak 750 ribu.

"Kalau dilihat pada 2019 itu ada 539 ribu peserta, tahun 2020 turun atau berkurang menjadi 389
ribu. Ini kalau kami coba lihat penyebabnya adalah mereka selesai masa kerja dan tidak
diperpanjang lagi, artinya tidak bisa berangkat lagi karena Covid-19. Jadi sekarang kurang lebih
separuh yang terdaftar itu peserta aktif," terang dia.

Anggoro mengakui, masih banyak dari peserta pekerja migran Indonesia yang belum menjadi
anggota BP Jamsostek. Setidaknya data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
memaparkan jumlah pekerja migran Indonesia saat ini sekitar 6 juta orang. Dengan kata lain,
BP Jamsostek baru merambah sekitar 12,5% pekerja migran Indonesia, itu pun sebagai peserta
terdaftar bukan peserta aktif.

17